Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Demokrat Lapor ke Panwaskab Pati Terkait Poster Kampanye Hitam Sri Susahid-Saiful Arifin

Ketua Panwaskab Pati Achwan menerima berkas laporan kampanye hitam yang mencatut logo Partai Demokrat, Kamis (11/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)
Ketua Panwaskab Pati Achwan menerima berkas laporan kampanye hitam yang mencatut logo Partai Demokrat, Kamis (11/8/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Tengah melaporkan adanya poster kampanye hitam Sri Susahid-Saiful Arifin yang mencatut logo Partai Demokrat dan Golkar di Kantor Panwas Kabupaten Pati, Kamis (11/8/2016).

Dalam pelaporan tersebut, Tim Desk Pilkada 2017 Partai Demokrat Dapil III Jawa Tengah, Kartina Sukawati menyebut, Partai Demokrat menjadi korban kampanye hitam. Pasalnya, DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati sampai saat ini belum mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati pada Pilkada 2017.

“Kami diminta untuk mendampingi DPC Partai Demokrat Pati dalam menangani kasus kampanye hitam yang mencatut logo Partai Demokrat yang seolah-olah mengusung Sri Susahid sebagai Calon Bupati Pati. Padahal, kita belum mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati, karena masih menunggu rekomendasi dari DPP,” ujar Kartina.

Selain itu, Kartina menilai, pencatutan logo Partai Demokrat tidak dibenarkan karena dilindungi oleh hukum. Karena itu, dia berharap agar laporan itu bisa ditindaklanjuti secara serius oleh Panwaskab Pati. “Ini menyangkut harga diri partai dan kondusivitas Pilkada Pati 2017. Kita serius untuk mengusut masalah ini sampai tuntas. Saat ini, kami masih menunggu Panwas untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya,” kata Kartina.

Ketua Panwaskab Pati Achwan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan kepada pelapor, mendalami saksi-saksi, dan kajian khusus. “Kami punya waktu tiga hari untuk melakukan kajian, pendalaman dan penilaian apakah kasus itu masuk pidana pemilu, sengketa atau apa,” tutur Achwan.

Editor : Kholistiono

 

Comments
Loading...