Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Gara-gara Formulir B2KWK, Pasangan Independen Samsul-Maya Resmi Mundur

pilkada-samsul batal (e)
Pasangan dari jalur independen Samsul-Mayadina resmi menyatakan mundur dari pendaftaran ke KPU Jepara, pada Rabu (10/8/2016) malam, karena kekurangan formulir B2KWK. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Keputusan mengejutkan datang dari bakal pasangan calon (paslon) jalur independen Pilkada Jepara 2017, Syamsul Anwar – Mayadina Rahma.

Mereka menyatakan mencabut dokumen persyaratan dukungan yang telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, sore tadi. Pencabutan itu dilakukan beberapa jam setelah berkas persyaratan dukungan diberikan di kantor KPU Jepara.

Penyerahan dilakukan sekitar pukul 15.50 WIB, dan dinyatakan diterima oleh KPU Jepara sekitar pukul 17.40 WIB, dengan catatan harus melengkapi kekurangan administrasi.

Namun sekitar pukul 20.00 WIB, bakal paslon bersama relawan menyatakan mencabut berkas yang telah diterima KPU Jepara tersebut. Keputusan itu muncul setelah berkas syarat dukungan dicek jumlahnya oleh KPU Jepara.

Koordinator relawan, Lukman Hakim mengatakan, jumlah dukungan real berjumlah 83.800 dukungan. Namun waktu yang ada sangat singkat sehingga banyak kekurangan. Namun karena aturan, ada kekurangan data yakni form B2KWK.

”Ini tidak sengaja, karena kondisi antusias masyarakat yang besar sedangkan waktu mepet, membuat kekurangan dalam perekapan,” ujar Lukman, yang hingga pukul 21.00 WIB masih ada di KPU Jepara.

Penggandaan file yang jumlah dukungan begitu banyak dan waktu yang singkat, baru bisa dilakukan sebagian. ”Karena masalah mekanisme yang harus dipatuhi. Ini kami sangat menghormati. Oleh karena itu, lebih baik kami dari tim dengan sadar tanpa paksaan, menarik diri dari pencalonan,” kata Lukman.

Di sisi lain, Syamsul Anwar menyatakan meminta maaf kepada semua pihak atas keputusan tersebut. Pihaknya mengaku bangga dengan niatan baik dan perjuangan yang telah dilakukan.

”Tapi realitanya terbentur dengan aturan administrasi. Ini realita yang harus kami terima. Dan kami bangga mampu mengumpulkan sekian banyak dukungan dalam bentuk fotokopi KTP,” kata Syamsul.

Mayadina menambahkan, pihaknya sadar persyaratan pencalonan independen sangat sulit untuk dipenuhi secara penuh. Sebab itu aturan adalah produk hukum yang tidak fleksibel.

”Dari hasil evaluasi kami, hal-hal yang mengganjal adalah bukan hal yang substansial. Bagi kami seberapa jauh dukungan dari masyarakat. Lepas dari itu hanya lampiran saja. Terkait dengan penggandaan rangkap tiga, ini kekurangan yang tidak substansial,” kata Mayadina.

Menurut dia, proses penggalangan KTP di Jepara adalah bagian dari ikhtiar memberikan pendidikan publik mengenai demokrasi di Jepara. Proses penggalangan dukungan dilakukan hanya dalam waktu satu bulan. Sehingga pihaknya sadar banyaknya kekurangan.

Editor: Merie

 

Comments
Loading...