Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pengusaha Muda di Jepara Didorong Minta Ampunan Pajak

pajak
Hakim Pengadilan Pajak Jakarta Kementerian Keuangan RI Djangkung Sudjarwadi di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Jepara menggelar halalbihalal atau Syawalan dan sosialisasi pengampunan pajak.

Pada momen penuh ampunan ini, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jepara berharap agar pengusaha di Jepara juga minta ampunan pajak.

“Momentum halalbihalal ini juga semestinya menjadi momentum pengampunan pajak. Suasana bulan yang penuh ampunan ini harus dimanfaatkan dengan memanfaatkan tax amnesty (Pengampunan pajak-red),” ujar Ketua KADIN Jepara Abdul Kohar dihadapan puluhan pengusaha, di Pendapa Kabupaten Jepara, Kamis (4/8/2016).

Menurutnya, melalui program tax amnesty tersebut maka dosa-dosa yang telah lalu, yakni dosa tidak tertib dan taat pada pajak dapat diampuni. Selain itu, juga ada jaminan tidak akan diproses secara hukum dosa-dosa yang telah lalu.

Hal senada juga disampaikan narasumber sosialisasi tax amnesty, Hakim Pengadilan Pajak Jakarta Kementerian Keuangan RI Djangkung Sudjarwadi. Menurutnya, kebijakan pengampunan pajak dikeluarkan pada momen yang bertepatan dengan bulan penuh ampunan, yakni bulan Ramadan dan Syawal. Untuk itu, program pengampunan pajak ini juga harus dimanfaatkan.

“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tax amnesty, yakni pengampunan pajak bagi wajib pajak melalui pengungkapan dan pembayaran sejumlah uang tebusan dengan angka tertentu yang jauh lebih sedikit. Ada banyak keuntungan bagi wajib pajak yang selama ini tidak patuh dan taat terhadap pajak, ketika memanfaatkan program pengampunan pajak ini,” ujar mantan Direktur Penagihan pada Ditjen Pajak itu.

Lebih lanjut ia mengatakan, sesuai Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Wajib pajak juga akan dibebaskan dari segala jeratan sanksi administrasi dan sanksi pidana untuk kewajiban perpajakan sebelum tanggal 31 Desember 2015 atau dengan kata lain data yang terlapor tak akan bisa dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

“Tax amnesty ini sebelumnya juga telah dilakukan oleh sejumlah Negara di dunia. Seperti di Afrika Selatan, dan beberapa Negara di ASEAN. Jadi tidak perlu kaget dan merasa aneh dengan kebijakan ini,” katanya.

Ia menambahkan, antusiasme masyarakat cukup tinggi merespons adanya kebijakan tax amnesty. Ia mencontohkan, pertemuan di Jakarta Expo baru-baru ini, undangan sekitar 10 ribu pengusaha, tetapi yang datang mencapai tiga kali lipat, sekitar 30 ribu pengusaha. Setelah acara formal selesai, banyak juga pengusaha yang ingin berkonsultasi mengenai tax amnesty.

“Itu menunjukkan bahwa sambutan dari masyarakat sangat baik. Untuk itu harapannya antusiasme itu juga menular di Kabupaten Jepara,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Comments
Loading...