Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Serikat Petani Desak Pemkab Pati Buat Perda Perlindungan Petani

300
 Seorang buruh tani tengah memisahkan biji padi secara manual di areal persawahan Wedarijaksa, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang buruh tani tengah memisahkan biji padi secara manual di areal persawahan Wedarijaksa, Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati didesak untuk membuat turunan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani dalam bentuk peraturan daerah (perda). Desakan itu dilontarkan Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Tengah, Edi Sutrisno, Kamis (28/7/2016).

Dalam undang-undang tersebut, kata Edi, terdapat upaya untuk memberdayakan petani, kesinambungan, kedaulatan pangan, termasuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP). BUMP bisa dibuat dalam format perseroan terbatas (PT) atau koperasi.

“Kepemilikan saham di BUMP nanti harus dari petani. Makanya, petani juga harus tahu supaya bisa segera membuat BUMP yang berfungsi mengatur secara kelembagaan. Bila itu berjalan baik, petani akan sejahtera dan kedaulatan pangan akan terwujud,” tutur Edi.

Sayangnya, wacana BUMP yang ada dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 kalah seksi dengan UU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa yang salah satunya mengatur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Padahal, BUMDes diakui bersifat politis, sehingga tidak bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat yang sustainable.

Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi dan daerah untuk membuat turunan UU Perlindungan Petani dalam bentuk perda yang kemudian diatur secara terperinci pada peraturan bupati (perbup). “Pati sepertinya belum pernah menggagas untuk membuat perda dan perbup soal perlindungan petani, termasuk BUMP. Kami minta agar hal itu diprioritaskan,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

 

Ruangan komen telah ditutup.