Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Kejati Emoh Bersuara Soal Status Tersangka Bupati Jepara

tersangka 1
MuriaNewsCom, Jepara – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati) dikabarkan telah menetapkan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi sebagai tersangka atas korupsi dana Bantuan Partai Politik (Banpol) untuk DPC PPP Jepara, tahun 2011 dan 2012.

Informasi yang dihimpun di Kejati Jawa Tengah menyebutkan bahwa penetapannya didasarkan Sprint Nomor 04/Fd.1/04/2016 tanggal 16 April 2016.

Ahmad Marzuqi, selaku Ketua DPC PPP Jepara ditetapkan tersangka bersama Zaenal Abidin (dipidana 16 bulan) dan Sodiq Priyono (dipidana 1 tahun), bendahara dan wakil. Keterlibatannya, dikuatkan dalam pertimbangan putusan Sodiq, Ketua Fraks PPP DPRD Kabupaten Jepara (non aktif) di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (19/7).

Sementara dikonfirmasi terkait penetapan itu, Kepala Kejati Jateng, Sugeng Pujianto membantah kabar tersebut. “Belum. Belum. Masih dievaluasi,” kata Sugeng kepada wartawan usai Seminar hukum di Gradika Bhakti Praja, Rabu (20/7).

Sedangkan disinggung kemungkinan adanya surat perintah penyidikan baru atas kasus itu, Sugeng belum mengetahui. “Belum”, “ jawabnya.

Informasinya atas Sprindik dan penetapan itu, penyidik Kejati Jateng akan memanggil dan memeriksa tersangka Ahmad Marzuki pekan depan.

“Senin – Rabu (25-27 Juli) besok, kami akan memeriksa saksi-saksi. Termasuk saksi dari terpidana lain, Zaenal Abidin sebagai saksi mahkota. Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, kami akan segera memeriksa tersangka,” kata seorang penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng.

Ahmad Marzuki, Zaenal dan Sodiq dinilai bersalah korupsi bersama-sama melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Mereka dinilai bersalah pengelolaan dana Banpol PPP tahun 2011 dan 2012 sebesar total Rp 298 juta. Dana itu digunakan tidak sesuai peruntukannya. Sesuai ketentuan, dana Banpol seharusnya untuk pendidikan politik dan operasional partai. Tapi faktanya, dana digunakan untuk pengurus, salah satunya dibagi untuk THR.

Atas dasar itu majelis menilai perbuatannya merugikan Pemkab Jepara Rp 79,6 juta. Kasus terjadi pada tahun 2011 dan 2012, DPC PPP mendapatkan dana banpol total Rp298,2 juta. Dana tersebut berasal dari APBD.

Pelaksanaannya, Sodiq dinilai menyimpangkannya.Dari total Rp 298,2 juta, penggunaan yang tidak sesuai sebesar Rp 79,6 juta. Rinciannya, di tahun 2011, sebanyak Rp 53,3 juta dana yang tidak digunakan sesuai peruntukan, dan tahun 2012 sebesar Rp 26,2 juta.

Rincian penggunaan yang tidak sesuai itu, di tahun 2011 sebanyak Rp 30 juta dana banpol dicairkan untuk THR pengurus. Sementara Rp 23,3 juta untuk kepentingan pribadi Zaenal Abidin selaku bendahara (terdakwa lain).

Sementara di penggunaan banpol tahun 2012, dari 26,2 juta dana yang digunakan tidak sesuai, Rp4,7 juta untuk kepentingan pribadi terdakwa, sisanya Rp21,5 juta untuk pembayaran THR pengurus DPC PPP Jepara.

Editor : Akrom Hazami

 

Comments
Loading...