MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Seluruh Daerah di Jateng Sepakat Tak Gunakan Transaksi Cash

0 247

MuriaNewsCom, Semarang – Seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah telah sepakat untuk melakukan transaksi secara nontunai (cashless). Pembayaran dari bendara ke dinas-dinas, termasuk ke kontraktor proyek tak lagi menggunakan uang tunai (cash).

Tak hanya pengeluaran, tapi penerimaan ke pemerintah juga dilakukan secara nontunai. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk pencegahan korupsi.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandantanganan komitmen bersama bupati/walikota tentang penerapan transaksi nontunai, Rabu (5/12/2018). Penandatanganan dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, perwakilan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya baru tiga daerah yang telah menerapkan pembayaran nontunai ini. Yakni Kota Surakarta, Salatiga dan Magelang. Dan belakangan Kabupaten Pati mulai gencar.

“Kabupaten Pati mulai gencar menerapkan gerakan ini dan terbukti dengan transaksi nontunai, pendapatan daerah mereka meningkat secara signifikan. Oleh karena itu saya meminta kabupaten/kota lainnya segera mengikuti serta mencontoh daerah-daerah ini,” kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan bahwa implementasi transaksi nontunai sudah diperintahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak lama.

“Sudah tidak zamannya lagi bendahara membayar ke dinas menggunakan uang tunai atau dinas membayar ke pelaksana proyek menggunakan uang tunai. Tapi transfer agar transparan, akuntabel, dan akan menghindarkan dari praktik korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, penerapan transaksi nontunai pada sisi pendapatan juga sangat mendesak dilakukan saat ini untuk pendapatan dari sektor pajak, retribusi, parkir, dan pendapatan lainnya.

“Kalau ini (transaksi non-tunai) bisa diterapkan, saya sangat yakin pendapatan akan makin tinggi karena mencegah kebocoran di lapangan,” terangnya.

Setelah penandatanganan komitmen ini, Ganjar meminta pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjutinya. Hal pertama yang harus dilakukan setelah ini adalah penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung.

“Alat juga harus disiapkan misalnya alat parkir berlangganan, alat untuk retribusi pasar dan sebagainya,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.