MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

PKB Curigai Turunnya Angka Kemiskinan di Jateng

0 312

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengklaim angka kemiskinan di provinsi ini mengalami penurunan cukup besar. Hingga maret 2018, jumlah warga miskin di Jateng tercatat sebanyak 3,90 juta jiwa atau 11,32 % dari total penduduk.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu menyebutkan, capaian pengurangan kemiskinan per Maret 2018 sebesar 11,32% atau turun sebanyak 3,24% dari capaian awal Maret 2013, yaitu 14,56%.

Ia menyebut, tiap tahun rata-rata penurunannya sebesar 0,65%. Bahkan pada Maret 2017 – Maret 2018 merupakan kinerja penurunan kemiskinan tertinggi selama periode 5 tahun, yakni 1,69%.

“Jika dibandingkan provinsi lain di Indonesia, kinerja penurunan penduduk miskin di Jateng periode September 2017 sampai Maret 2018 merupakan yang tertinggi. Jumlahnya turun 300,29 ribu jiwa atau turun 0,91%,” katanya.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jateng Nur Sa’adah menyebut, naik turunnya persentase kemiskinan menjadi salah satu indikator penting sukses tidaknya program pemerintah.

Jumlah kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2017 yang tercatat sebanyak 4,20 juta jiwa (12,23%) turun pada periode Maret 2018 menjadi 3,90 juta jiwa (11,32%) memang perlu diapresiasi.

Meski demikian, menurut dia, tetap ada hal-hal yang perlu dikritisi terkait penyebab penurunan angka kemiskinan tersebut.

“Penurunan presentase atau jumlah kemiskinan di Jawa Tengah patut diapresiasi namun juga perlu dikritisi. Karena banyak kasus di desa-desa, orang-orang miskin dimasukkan ke katagori mampu,” katanya dalam siaran pers yang diterima MuriaNewsCom.

Ia menyebut, berdasarkan pengamatan yang dilakukan Fraksi PKB DPRD Jateng, ada keengganan aparatur desa mengakui kondisi kemiskinan di desanya. Sehingga banyak warga yang seharusnya masuk kategori miskin didata sebagai kategori mampi.

”Karena adanya keengganan aparatur mengakui kondisi yang sebenarnya. Ada perasaaan malu jika di desanya banyak warga yang miskin,” ujarnya.

Oleh karenanya, pihaknya mendesak pemerintah melakukan pendataan dengan benar mengenai kondisi kemiskinan di provinsi ini. Termasuk mengupayakan langkah pengentasan kemiskinan dengan menekan angka pengangguran.

Oleh karenanya, target pemerintah yang berambisi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2019, pada kisaran 4,33-4,37%, menurutnya hal ini bukan sesuatu hal yang mustahil.

“Oleh karenanya pemerintah harus bisa bersinergi dengan rakyat. APBD 2019 harus kita cermati bersama, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Sejauh ini, kata dia, TPT terjadi pengurangan pada angka 0,81 juta jiwa (4,51%). Pihaknya yakin dengan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, angka pengangguran akan semakin turun.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.