MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Gaji Guru Honorer dan PNS Njomplang, DPRD Jateng Minta Pemerintah Tak Abai

0 585

MuriaNewsCom, Semarang – Tingkat kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) bahkan guru honorer dengan guru berstatus PNS (ASN) sangat njomplang. Bahkan di beberapa daerah gaji guru non-ASN hanya Rp 300 ribu/bulan, sehingga harus pontang panting kerja sambilan untuk menutup kebutuhan rumah tangga.

Melihat kondisi ini, pemerintah diminta tak abai. Desakan ini disuarakan Wakil Ketua DPRD Jateng, Ahmadi, Selasa (27/11/2018).

“Yang paling fenomenal ada pada level kesejahteraan guru. Kalau PNS sudah relatif lebih dari cukup, persoalan kita adalah yang non-ASN, di Jateng jumlahnya sangat banyak. Pemprov Jateng sudah seharusnya memiliki keberpihakan yang utuh terhadap mereka,” katanya.

Ia menyebut, data dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, saat ini level kesejahteraan guru nonASN masih rendah. Sebagian besar guru-guru tak berstatus PNS itu tak mencapai upah minimum kabupaten/kota di daerahnya.

Kesejahteraan guru, kata Ahmadi, berbanding lurus dengan status guru yang ada saat ini, dimana hanya ada dua pilihan, yakni guru ASN dan nonASN. Oleh karenanya, pihaknya menyarankan guru tak berstatus ASN agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Kita lihat GTT, PTT dan honorer ini, jika memang kapasitas dan keungan tidak cukup, bisa dimasukkan menjadi PPPK,” ujarnya.

Status GTT, kata Ahmadi, biasanya hanya mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari kepala sekolah, sementara pemerintah daerah tidak mengakui. Sehingga, jika GTT kemudian diambil pemerintah daerah dan diganti SK menjadi PPPK, status guru akan lebih jelas dibandingkan dengan SK kepala sekolah.

Meski demikian, ia mengapresiasi terobosan pemerintah yang memberikan kesempatan guru honorer berusia lebih dari 35 tahun telah diangkat sebagai PPPK.

Pada Jalur PPPK, tenaga K2 dan sejenisnya akan mendapat dispensasi usia hingga 35 tahun yang membuat mereka memiliki kedudukan serta hak yang hampir sama dengan PNS.

“Tinggal tantangan berikutnya ketika PPPK, bagaimana level kesejahteraanya, bisa diatur, tugas mengajar dan hak yang didapatkan,”terangnya.

Selain kesejahteraan, Ahmadi menuturkan persoalan yang menjadi kendala dunia pendidikan dan guru saat ini adalah terkait kapasitas pada guru.

“Kita tidak ingin mengatakan kapasitas sekarang itu kurang. Tetapi apa yang kita hasilkan ini belum bisa untuk menjawab tantangan kedepan, sebagai contoh, penerimaan CPNS, ketika pemerintah membuat passing grade, banyak yang tidak memenuhi, sehingga rumus untuk penerimaannya diubah menjadi ranking,”papar dia.

Atas kondisi tersebut, dia berharap selain kurikulum yang harus menjawab tantangan zaman, gurunya harus diupgrade untuk menjawab tantangan zaman.

“Kurikulum yang dipunyai ini tidak punya proyeksi untuk 10-15 tahun ke depan. Seharusnya, jika ada sekarang 2018 masuk SD misalnya, kira-kira nanti lulus SMA model tantangannya seperti apa,”tandas Ahmadi.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.