MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kiri
Banner Kuping Kiri

Yahya Fuad Divonis 4 Tahun, Mendagri Segera Angkat Wabup Jadi Bupati Kebumen

0 384

MuriaNewsCom, Semarang – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menetapkan Wakil Bupati Kebumen Yazid Mahfud sebagai bupati. Hal ini seiring dengan putusan Pengadilan Tipikor Semarang yang memvonis Bupati Kebumen (nonaktif) Yahya Fuad bersalah dalam kasus suap.

Yahya Fuad dihukum empat tahun kurungan penjara dan dicabut hak politiknya selama tiga tahun setelah bebas.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, penetapan bupati Kebumen definitif dilakukan jika sudah ada keputusan tetap.

“Kalau yang bersangkutan sudah menerima, tidak mengajukan banding, akan segera ditetapkan bupati definitif,” kata Tjahjo Kumolo di Semarang, Selasa (23/10/2018).

Menurut dia, Wakil Bupati Kebumen Yazid Mahfudz  yang saat ini menjadi pelaksana tugas bupati akan segera dilantik menjadi bupati definitif.

“Masih menunggu kepastian, kalau tidak (banding,red), buktinya ada, akan segera diproses,” ujarnya.

Nantinya wakil bupati akan dilantik dan ditetapkan menjadi bupati definitif oleh gubernur Jateng setelah ada surat keputusan dari Kemendagri. Menurut Tjahjo, surat keputusan bisa segera dibuat jika proses hukumnya sudah selesai.

Ia menyebut proses penetapan bupati definitif tidak akan membutuhkan waktu lama. “Waktu sih 2 hari selesai, kita tunggu keputusan tingkat pertama,” terangnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Bupati Kebumen (nonaktif) Yahya Fuad, Senin (22/10/2018). Vonis dijatuhkan karena Yahya dianggap terbukti menerima suap total Rp 12,03 miliar.

Baca : Terima Suap Rp 12,03 M, Bupati Kebumen Dihukum 4 Tahun dan Hak Politik Dicabut

Suap itu berupa fee proyek di Kabupaten Kebumen, dalam kurun waktu 2016. Putusan itu dibacakan Hakim Ketua Antonius Widijantono dalam sidang. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 5 tahun penjara.

Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 300 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa selama 3 tahun, terhitung setelah masa hukumannya selesai.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya.

Hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima suap yang totalnya mencapai Rp 12,03 miliar. Uang suap yang berasal dari fee sejumlah proyek tersebut dikumpulkan oleh sejumlah orang kepercayaan terdakwa yang kemudian digunakan untuk sejumlah keperluan.

Editor : Ali Muntoha 

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.