MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Dewan Waspadai BUMD Jateng Jadi Sarana Pencucian Uang

0 314

MuriaNewsCom, Semarang – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng khawatir badan usaha milik daerah (BUMD) bisa menjadi sarana untuk aksi money laundering (cuci uang). Hal ini berkaitan dengan ketentuan hibah sebagai penyertaan modal.

Dalam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jateng Nomor 14 Tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD, BUMN dan pihak ketiga.

Fraksi PKB DPRD Jateng menilai ketentuan hibah dalam penyertaan modal ini rentan sebagai sarana pencucian uang. Terutama hibah dari kalangan perseorangan.

“Dalam ketentuan di pasal 5A, ada ketentuan tambahan tentang hibah. Ini tentu perlu adanya penjelasan tentang sumber-sumber hibah,” ujar juru bicara Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah Nur Sa’adah.

Oleh karena itu menurutnya, perlu penjelasan dan batasan-batasan khusus dalam memperbolehkan hibah sebagai sumber penyertaan modal dalam BUMD. Salah satunya, apakah hibah dari masyarakat dapat masuk dalam kategori yang diperkenankan dalam penyertaan modal.

“Jangan sampai dengan tiadanya batasan dalam hibah, kasus money laundry menjerat BUMD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah,” kata Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jateng ini.

Nur Sa’dah menyebutkan, dalam pasal 10, rencana perubahan perda terjadi peningkatan penyertaan modal menjadi Rp 3.369.940.000.000 sampai tahun 2019. Jumlah ini mengalami peningkatan dari perda sebelumnyayang tercatat penyertaaan modal sebesar Rp 1.706.623.574.000,00 sampai tahun 2020.

“Penambahan penyertaan modal dan percepatan realisasi ini sangat bagus. Tetapi perlu mempertimbangkan evaluasi atas semua BUMD yang telah berjalan. Jangan sampai, dana APBD digunakan untuk membiayai BUMD yang terus merugi dan tidak menghasilkan keuntungan,” beber politisi asal kabupaten Demak ini.

Nur Sa’adah menambahkan, masih pada padal 5A raperda ini, menyebutkan adanya sumber penyertaan modal dari pinjaman. Dalam pelaksanaannya, pasal tersebut sangat perlu dipertimbangkan.

“Sebagaimana kita ketahui, pinjaman jika digunakan dengan baik akan dapat meningkatkan kapasitas BUMD. Namun jika tidak sesuai perencanaan akan mendatangkan kerugian yang berlipat, padahal kerugian ini nantinya akan berdampak pada APBD Provinsi Jawa Tengah,” terangnya.

Pihaknya tidak ingin APBD terbebani oleh utang BUMD yang gagal bayar. Nur Sa’adah mengakui tujuan adanya penyertaan modal adalah untuk peningkatkan pendapatan asli daerah, maupun meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

Hanya saja, hal tersebut dapat dicapai jika dalam penyertaan modal ini dapat menghasilkan keuntungan atau tidak merugi.

“Keuntungan akan dapat dicapai bila dalam penyertaan modal melalui pertimbangan yang matang dan menggunakan asas kehati-hatian dalam setiap tahapannya,” paparnya.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.