MURIANEWS.com
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Penyebar Money Politics Bukan Timses, Bawaslu Tak Bisa Diskualifikasi Capres

0 789

MuriaNewsCom, Semarang – Money politics (politik uang) masih menjadi masalah di setiap pelaksanaan pemilhan umum (pemilu) di Indonesia. Bahkan dalam Pilpres dan Pemilu Legislatif 2019 mendatang, politik uang diyakini masih akan terus terjadi.

Meskipun ada sanksi berat yang diancamkan terhadap peserta pemilu pelaku politik uang. Yakni ancaman terberatnya sampai diskualifikasi, termasuk untuk capres-cawapres yang terbukti menyebar politik uang.

Namun menurut pakar politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, DR Fitriyah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak bisa menjatuhkan sanksi pembatalan (diskualifikasi) terhadap capres-cawapres jika pelaku politik uang bukan bagian dari tim sukses (timses).

Dilansir Antara, peraih gelar doktor berkat penelitiannya tentang peran botoh dalam pilkada di Jawa Tengah itu mengatakan, bahwa pelaku praktik politik uang itu bisa dikenai pidana pemilu. Pihak yang melakukan penanganan yakni Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Gakkumdu ini terdiri atas unsur Bawaslu, polisi dan kejaksaan. Pelaku bakal dijerat Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Di dalam pasal itu menurut dia, tidak hanya menjangkau pelaku politik uang yang memengaruhi orang untuk memilih salah satu calon saja, tetapi juga siapa saja yang yang menjanjikan/memberikan uang/materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya alias golput bisa terjerat pasal tersebut.

Fitiriyah menyebut, Bawaslu baru bisa mengeluarkan rekomendasi sanksi pengguguran calon kepada KPU jika politik uang terbukti dilakukan oleh calon, pelaksanaka kampanye atau tim kampanye secara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Jadi, tidak menunggu vonis majelis hakim. Putusan pidana ini buat pelaku,” kata Firiyah yang pernah sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Sementara, Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah Teguh Purnomo mengatakan Bawaslu bisa mendiskualifikasi peserta Pemilu Presiden 2019 jika terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk memobilisasi aparatur sipil negara (ASN).

“Pelanggaran berat yang dimaksud adalah memobilisasi ASN untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden/wakil presiden. Itu biasanya rentan dilakukan petahana,” kata Teguh, Senin (15/10/2018).

Teguh yang pernah menjabat sebagai anggota Bawaslu Jawa Tengah itu menegaskan bahwa Bawaslu harus langsung mendiskualifikasi sesuai dengan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jika tim sukses dan/atau pasangan calon terbukti menggunakan ASN untuk memenangi Pilpres 2019.

“Apabila ketahuan melakukan pelanggaran tersebut, sanksinya tidak bisa pilih-pilih, langsung diskualifikasi,” kata Teguh yang juga dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus

Editor : Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.