MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Marak SKTM Abal-abal, Bupati Blora Perintahkan Seluruh Camat Cek Data ke Lapangan

0 387

MuriaNewsCom, Blora – Banyaknya protes masyarakat terkait maraknya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) abal-abal dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Blora untuk SMA/SMK mendapat perhatian serius dari Bupati Djoko Nugroho.

Terkait kondisi itu, Djoko bahkan sudah mengambil sikap tegas dengan memerintahkan para camat untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

“Seluruh camat saya minta untuk langsung mengumpulkan Kepala Desa dan Lurah guna bersama-sama melaksanakan verifikasi lapangan. Camat kami minta data ke SMA/SMK untuk mengetahui data pengguna SKTM. Hasilnya saya minta secepatnya dilaporkan sebelum pengumuman PPDB dilakukan, untuk diserahkan ke Gubernur, Kejaksaan, Kepolisian dan sekolah,” tegas Djoko, Selasa (10/7/2018).

Sebelumnya, bupati sudah melangsungkan rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Antara lain, Komisi D DPRD Blora, Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dindukcapil, Kepala Dinsos P3A, BPS, seluruh Camat dan Kepala Sekolah SMA/SMK sederajat yang dilangsungkan di ruang pertemuan Setda Blora, Senin (9/7/2018).

Djoko menegaskan, adanya dugaan SKTM abal-abal yang dibuat hanya karena ingin anaknya diterima di SMA/SMK tertentu perlu untuk segera disikapi. Soalnya, kondisi tersebut sudah menyita perhatian dari masyarakat. Jika nantinya ditemukan kesalahan, pihaknya minta agar SKTM itu dicabut.

“Saya ingin mengajari rakyat saya jujur. Jangan hanya ingin anaknya sekolah, lantas berlomba-lomba membuat SKTM dengan mengaku miskin. Kasihan anak-anak pintar yang sudah susah payah belajar harus kalah bersaing dengan anak yang bermodal SKTM abal-abal,” cetusnya.

Djoko menyadari, SMA/SMK saat ini menjadi ranah Pemerintah Provinsi. Sehingga pihaknya tidak ingin menyampuri pengambilan kebijakan tentang regulasi PPDB.

Namun, ia hanya ingin menyajikan data yang pasti tentang kondisi kemiskinan di Kabupaten Blora, karena yang berhak mengeluarkan SKTM itu adalah pemerintah, dalam hal ini Kepala Desa, Lurah, Camat hingga Bupati.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.