MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

SPLM Jateng dan AJI Buka Pos Pengaduan THR‎ Pekerja Media

0 306

MuriaNewsCom, Semarang – Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR), mulai Jumat (8/6/2018). SPLM dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang mengingatkan pengusaha media untuk membayar THR kepada jurnalis dan pekerja media lainnya paling lambat tujuh hari sebelumnya.

”Itu artinya THR paling lambat harus diberikan pengusaha kepada pekerja pada hari Jumat (8/6/2018), karena Lebaran diperkirakan jatuh pada Jumat (15/6/2018),” kata Ketua SPLM Jateng, Abdul Mugis.

Jika ada perusahaan media yang belum membayarkan THR pada jurnalis dan pekerja media, pihaknya menyarankan melakukan pengaduan. SPLM akan membantu pengaduan itu. ”Pengaduan bisa dikirim ke email : splm.jateng@gmail.com,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima MuriaNewsCom.

Ia menyebut, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 5 Ayat 4, THR wajib dibayar oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, seluruh jurnalis dan pekerja media baik berstatus karyawan tetap maupun tidak tetap dalam hubungan industrial, berhak atas THR.

Pada pasal 2 ayat 2 tertulis : “THR keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu,” bunyi pasal 2 ayat 2 Permenaker No 6 Tahun 2016.

Peraturan Menteri tentang THR juga menegaskan sanksi berupa denda dan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak membayar maupun yang terlambat membayar.

Oleh karena itu, jurnalis dapat mengadukan pelanggaran atas kewajiban membayar THR ke pengurus AJI Semarang dan SPLM Jateng.

Adapun besaran denda yaitu sebesar 5 persen dari total THR yang wajib dibayar pengusaha. Denda ini tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk membayar THR kepada buruh. Sementara sanksi administratif dimulai dari teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha.

Di sisi lain, mengacu surat edaran Dewan Pers menjelang Hari Raya Idul Fitri 2018, semua pihak agar tidak melayani permintaan THR dari organisasi pers, perusahaan pers maupun organisasi wartawan.

Bila ada permintaan tersebut agar pihak yang dimintai menolak dan melaporkan kepada Dewan Pers, kepolisian atau AJI Semarang.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.