MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Bisa Dipelototi KPK, Pemkab Kudus Larang ASN Mudik Gunakan Mobil Dinas

0 240

MuriaNewsCom,  Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus melarang mobil dinas digunakan untuk mudik Lebaran. Hal ini berdasarkan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik.

Pemkab juga akan mengeluarkan surat edaran mengenai pelarangan penggunaan mobil dinas ini ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemkab Kudus. “Surat edaran nanti akan kami bagikan,” kata Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Eko Djumartono.

Ia menyebut, pada cuti bersama Lebaran 2018 ini, tetap ada mobil dinas yang digunakan untuk operasional. Yakni untuk operasional dinas-dinas tertentu, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan lainnya.

“Ada mobil dinas perhubungan yang masih digunakan,  yakni dipakai selama masa mudik untuk mantau posko,” kata eko.

Selain soal mobil dinas, Eko Djumartono mengimbau para ASN tidak menerima bingkisan dari siapapun yang berbenturan dengan jabatannya. Namun khusus pemberian berupa makanan yang mudah rusak, atau cepat kedaluarsa, masih ada keleluasaan.

“Itu bisa diterima, asal dilaporkan ke OPD masing-masing. Nantinya juga dapat disalurkan ke panti asuhan, dan sejenisnya,” jelasnya.

Karena dikatakan dia, ada kekhawatiran publik tak percaya, jika pejabat negara,  tetap menerima bingkisan ataupun menggunakan mobil dinas saat mudik. “Ada benturan kepentingan serta bisa membuat publik tak percaya kepada pejabat negara bila hal itu dilanggar,” pungkasnya.

Dalam berbagai kesempatan KPK menyatakan jika mobil dinas tak boleh digunakan untuk mudik. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan untuk mudik lebaran, rawan akan konflik kepentingan.

“Untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam penggunaan wewenang atau posisi, maka kami mengimbau agar pada pimpinan instansi tidak mengizinkan para pegawainya untuk menggunakan fasilitas dinas,” kata Febri.

Ketua KPK Agus Rahardjo juga mengatakan pemakaian mobil dinas untuk mudik bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap PNS. Karena sejatinya mobil dinas disediakan untuk menunjang kegiatan kedinasan PNS.

“Mengingat fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pejabat publik, pegawai negeri, dan penyelenggara negara,” ujar Agus.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.