MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Guru Besar Undip Ditengarai Pro HTI Bakal Kena Sanksi

0 626

MuriaNewsCom, Semarang – Salah satu guru besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ditengarai pro terhadap khilafah dan menentang Pancasila. Universitas terbesar di Jateng itu memastikan akan menindak tegas seluruh stafnya termasuk guru besar jika terbukti menentang NKRI dan Pancasila.

Guru besar yang dimaksud kemungkinan besar adalah Prof dr Suteki. Dalam beberapa hari terakhir memang sempat viral postingan Suteki mengenai beberapa hal, yang dianggap menyimpang. Termasuk unggahan foto dengan tagar dukungan terhadap HTI.

Suteki juga diketahui sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan Perppu Ormas di MK 2017 lalu, dengan kapasitasnya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Undip.

Hari ini Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Undip Semarang tengah menggelar sidang etik terhadap sejumlah staf yang diduga menentang Pancasila. Dari beberapa staf itu, satu di antaranya yakni Suteki yang disidang.

Hal ini dibenarkan Kepala UPT Humas dan Media Undip Semarang, Nuswantoro, saat dihubingi wartawan Selasa (22/5/2018). Ia menyatakan, sidang berlangsung tertutup dan dilaksanakan selama dua hari hingga Rabu (23/5/2018).

Nuswantoro tidak membantah staf yang dimaksud adalah salah satu guru besar yaitu Prof Dr Suteki SH MHum. Selain itu ada lagi staf lainnya dan baru bisa disampaikan setelah sidang etik.

“Iya, salah satunya (Suteki). Hari ini dan besok sidang, jadi belum bisa menyampaikan hasilnya,” kata Nuswantoro.

Ia juga tak menjelaskan siapa saja staf yang lain yang menjalani sidang etik tersebut. Namun ia menjanjikan akan mengumumkan setelah sidang etik usai.

Nuswantoro juga menyebut jika kehadiran Suteki sebagai saksi dalam sidang gugatan Perppu Ormas beberapa waktu lalu, mau tidak mau tetap membawa lembaga Undip. Karena ia berstatus sebagai pengajar dan guru besar di Undip.

“Dia melekat status sebagai dosen, karena saksi ahli itu melekat dengan kepakarannya,” pungkas Nuswantoro.

Hari ini Undip juga memberikan pernyataan perss tertulis mengenai stafnya yang diduga mengeluarkan penyataan yang menyimpang dari Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Isi Pernyataan yang ditandatangani Nuswantoro itu berbunyi:

  1. Undip adalah Universitas Negeri yang berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945, serta NKRI.
  2. Pimpinan dan Civitas Akademika Undip menolak tegas dan menyayangkan segala bentuk ujaran, tindak yang bertentangan dengan konstitusi, NKRI dan Pancasila.
  3. Saat ini persoalan tersebut sudah diserahkan pada Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Universitas dan apabila terbukti adanya pelanggaran etik akademik maka kepada staff yang bersangkutan akan dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
  4. Undip tidak akan mentolerir segala bentuk ujaran, tindakan yang bersifat merongrong kewibawaan kedaulatan NKRI, UUD 1945, serta Pancasila.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.