MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

PKS Desak Pemerintah Kembali Gunakan GBHN

0 342

MuriaNewsCom, Semarang – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyatakan mendukung dikembalikannya Haluan Negara. Ini ditegaskan, Ketua F-PKS MPR RI Tiffatul Sembiring, saat berada di Kota Semarang, Rabu (11/4/2018).

Tiffatul menyebut, sistem haluan negara seperti yang terdapat dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sudah sesuai dengan semangat konstitusi dan akan membuat pembangunan di Indonesia tidak tergantung pada pemerintahan yang berkuasa.

Menurutnya, GBHN sangat diperlukan sebagai sebuah haluan negara. Ia menyakini GBHN bisa membawa arah pembangunan nasional menjadi lebih terencana dan lebih baik.

“Keberadaan GBHN mutlak diperlukan. Ketika presiden sudah tidak menjabat lagi, maka rencana pembangunan nasional akan dilanjutkan oleh presiden terpilih berikutnya,”katanya dalam rilis yang diterima MuriaNewsCom.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden SBY ini menyebut bahwa saat ini, setelah GBHN dihilangkan pasca-reformasi, pembangunan di Indonesia menjadi tidak berkesinambungan.

“Tentunya, GBHN disesuaikan dengan masa sekarang, kita susun yang bagus, sesuai dengan negara modern, memberikan arah yang jelas tentang bernegara,” ujarnya.

Tiffatul menilai, sejak era orde baru selalu ada GHBN untuk menentukan direction atau arah bernegara.

“Masuknya poin GBHN dikembalikan seperti dulu, agar pejabat negara mempunyai direction. Orde Baru dengan segala macam persoalannya, positif negatif, kita lihat ada Repelita, sehingga ada visi jelas yang menyelenggarakan negara, kita ingin negara ini tidak ambyar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tifatul mengatakan bahwa partainya menggelar berbagai kegiatan di berbagai daerah agar para kader PKS utamanya yang duduk sebagai anggota DPRD memiliki wawasan dan kompetensi yang sama, salah satunya terkait amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) ke-V.

Terkait waktu perumusan dan keputusan, Tifatul sendiri belum bisa memastikan kapan amandemen ini bisa dilaksanakan, mengingat tahun 2018 dan tahun 2019 adalah tahun politik.

“Beberapa waktu lalu Ibu Megawati ke MPR. Beliau bingung melihat situasi di lapangan, beliau mau berbicara kepada Pak Jokowi, sebagai kepala negara harapannya bisa menjadi komando, tetapi kita belum tahu apakah di masa politik ini bisa terlaksana,”pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.