MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Razia Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang Pakai Dana Cukai Tembakau?

0 230

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mnegatur tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Perda ini masih tahap sosialisasi dan akan mulai diterapkan efektif dengan tindakan tegas pada pelanggar mulai Juni 2018 mendatang.

Tindakan tegas bagi yang nekat merokok di KTR yakni jeratan tindak pidana ringan (tipiring) dengan ancman hukuman 3 bulan kurungan penjara atau denda Rp 50 juta.

Untuk menegakkan perda Nomor 3 Tahun 2013 tersebut, Satpol PP Kota Semarang akan dikerahkan untuk melakukan razia di tempat-tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Satpol PP sendiri mendapat kucuran dana untuk melakukan tindakan penegakan perda. Mulai dari razia, penindakan hingga persidangan sudah disiapkan dana khusus. Dana tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) yang diterima Pemkot Semarang.

Hal ini yang menjadi salah satu alasan Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI) untuk menggugat perda tersebut. Selain masalah penggunaasn DBHCT untuk penegakan perda KTR, gugatan juga dilakukan lantaran penherapan kawasan tanpa rokok tak diserai dengan penyediaan fasilitas ruang khusus merokok.

“Kami akan menggugat agar Perda KTR yang diberlakukan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kota Semarang ini. Kami gugat untuk direvisi atau dibatalkan karena sangat diskriminatif terhadap hak-hak perokok,’’ kata Sekretaris Jenderal LKRI dr Tony Priliono, Rabu (21/3/2018).

Ia menyatakan, gugatan akan dilayangkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, perda tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan dan diskriminatif terhadap hak-hak para perokok.

Perda KTR tersebut juga dinilai tidak selaras atau bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasalnya dalam perda itu, sanksi denda dijatuhkan maksimal Rp 50 juta, padahal di dalam UU maksimal hanya Rp 7.500.

‘’Sebagian besar Perda KTR di Indonesia melampaui kewenangan aturan di atasnya. Itu yang mau kami kritisi, agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban,’’ tegas Tony.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro Pudjo Martantono mengakui jika sumber pendanaan razia perokok dan penindakan tipiring hingga tahap persidangan, dibiayai menggunakan DBHCHT yang diterima Pemkot Kota Semarang.

Nilai DBHCHT yang diterima Kota Semarang dari tahun ke tahun juga selalu naik. Pada tahun 2014 DBHCHT Kota Semarang tercatat Rp 5.969.450.397, pada 2015 Rp 7.281.907.000, selanjutnya pada 2016 Rp 7.062.158.000 dan 2017 mencapai Rp 7.968.115.000.

”Saat ini masih sosialisasi razia belum dikenai sanksi berat, hanya teguran dan menulis surat pernyataan. “Ruang-ruang dinas di Balai Kota Semarang ada yang terlarang untuk merokok. Sudah ditempeli stiker,” ujar Endro.

Endro mengakui, saat ini, wilayah KTR kawasan Balai Kota Semarang belum memiliki ruang khusus merokok. Menurut dia, penyediaan fasilitas ruang merokok tersebut bukan prioritas.

“Para perokok bisa memanfaatkan ruang terbuka seperti taman, selasar atau teras kantor untuk merokok. Selama di lokasi tersebut tidak tertempel stiker yang menandakan sebagai kawasan tanpa merokok,” imbuhnya.

Sementara, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang, Purwanti menyebut jika ruang khusus merokok sudah mulai dibicarakan. Meskipun ia mengakui, tahun ini tidak ada penganggaran untuk membuat ruang merokok.

”Program pembuatan ruangan merokok pada tahun ini tidak ada. Begitu juga pada tahun lalu. Tapi, nanti akan kami bicarakan kalau memang diperlukan ruangan khusus merokok,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.