MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Dana Rp 2,6 Miliar Disiapkan untuk Honor Narik Pajak bagi Ketua RT RW di Kota Semarang

0 374

MuriaNewsCom, Semarang – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk ketua RT dan RW di kota ini, sebagai jasa penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) kepada masyarakatnya.

Dana ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun lalu. Otomatis nominal yang diberikan bagi ketua RT maupun RW juga meningkat.

Dilansir dari tribunjateng.com, jika semula tiap ketua RT hanya mendapat Rp 1.200 per lembar SPPT, kini naik menjadi Rp 2.400. Begitu juga dengan ketua RW yang dari 1.00 menjadi Rp 2.000

Mulai saat ini, para ketua RT RW di Kota Semarang dapat lebih meningkatkan kinerja mereka dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada masyarakatnya.

Pasalnya, dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menaikkan uang jasa kepada mereka.

”Anggarannya ada sekitar 2,6 Miliar. Nanti kami bayar di perubahan anggaran, dalam waktu dekat kita realisasikan. Bagaimanapun keterlibatan  pihak luar sangat banyak ya, dengan RT RW lurah camat,” kata Kepala Bapeda Kota Semarang, A Yudi Mardiana.

Menurut dia, kenaikan anggaran itu untuk memacu ketua RT dan RW dalam rangka merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang dari sektor pajak.

Dengan dinaikkannya uang jasa ini, ia berharap RT RW dapat menyampaikan SPPT tepat waktu, sehingga pembayaran dapat dilakukan tepat waktu pula.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan, kenaikan hingga 100 persen ini mulai berlaku pada 2018.

“Kami sudah sampaikan bahwa PBB merupakan salah satu unsur pembiayaan pembangunan di kota Semarang. Jadi kerjanya harus baik agar PBB masuk cepat dan pembiayaan berjalan lancar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hendi juga menyampaikan tentang mundurnya batas waktu dari yang biasanya 31 Agustus menjadi 30 September.

Selain itu, bagi warga yang membayar sebelum batas waktu nantinya akan diundi untuk mendapatkan hadiah satu unit rumah. ”Saya rasa ini bisa menjadi pemacu semangat agar pembayaran PBB berjalan lancar,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.