MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Dikeluarkan dari Sekolah, Siswa SMAN 1 Semarang Lapor Ombudsman

0 650

MuriaNewsCom, Semarang – Dua pengurus OSIS SMAN 1 Semarang, Muhammad Afif Ashor dan Anindya Puspita Helga Nur Fadhila dikeluarkan dari sekolah. Keduanya dikeluarkan dengan alasan melakukan kekerasan kepada yunior saat Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) pada November 2017.

Tuduhan itu didasarkan adanya video saat kegiatan LDK yang menunjukkan adanya aksi penamparan. Afif  yang menjabat sebagai Kasie 4 OSIS periode 2016-2017 dan Anindya siswi kelas XII MIPA 11 menjabat Kasubsie Satgas Antinarkoba OSIS periode 2016-2017 dikeluarkan pada 5 Februari 2018.

Setelah mendapat putusan ini, Anindya akan menempuh jalur hukum dengan mengadu pada Ombudsman. Kuasa Anindya Puspita, Hermansyah Bakrie, kepada wartawan menyebut jika tindakan kepala sekolah dinilai otoriter.

Menurut dia, pihak sekolah seharusnya melakukan evaluasi ke internal sebelum memutuskan untuk mengeluarkan siswanya. “Jangan mentang-mentang Anindya ini berasal dari keluarga kurang mampu,” katanya dikutip dari Antarajateng.com, Senin (26/2/2018).

Ia menegaskan perbuatan kepala SMAN 1 tersebut tergolong sebagai penyalahgunaan wewenang. Dalam kasus ini, pihak sekolah memberikan pilihan mengundurkan diri atau dikeluarkan dari sekolah yang akan dilanjutkan dengan proses hukum atas permasalahan itu.

“Siswi itu sudah kelas tiga, apakah tidak ada jalan lain. Saya dapat keterangan dari Anin, ada dua opsi pembinaan yang dilakukan pihak sekolah. Pembinaan disuruh mengundurkan diri dan pembinaan luar akan diproses hukum,” kata Dio.

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Tengah menyebut tindakan yang dilakukan pihak SMAN 1 Semarang sudah sesuai aturan. Kepala Disdik Jateng, Gatot Bambang Hastowo menyebut telah mengirim  tim untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus tersebut.

Termasuk melihat rekaman kegiatan LDK dan menyimpulkan sekolah sudah sesuai dengan prosedur. “Termasuk saya sendiri turun ke sana. Sekolah dalam mengambil keputusan pasti ada dasarnya. Dasarnya, aturan dan tata tertib sekolah bersangkutan,” terangnya.

Meski demikian, ia mengakui langkah SMAN 1 Semarang mengeluarkan dua siswa itu tanpa ada koordinasi Disdik Jateng. Akan tetapi menurut dia, hal itu diperbolehkan karena sesuai Manajemen berbasis sekolah (MBS).

“Artinya, sekolah punya kewenangan mengelola pembelajaran. Tidak harus seizin kepala dinas, namun yang terpenting kebijakan bisa dipertanggung jawabkan dan kepala sekolah berani bertanggung jawab,” paparnya.

Apalagi, kata dia, tidak mungkin jika setiap sekolah ketika mengambil kebijakan harus selalu seizin Disdik Jateng. Karena jumlah SMA dan SMK yang ada di 35 kabupaten/kota di Jateng mencapai 598 sekolah.

“Namun, saya juga harus mengambil kebijakan karena dua siswa ini sudah kelas XII dan sebentar lagi harus ujian nasional (UN). Bahkan, namanya sudah terdaftar. Jangan sampai mereka tidak bisa mengikuti UN,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Caption : Foto : sman1-smg.sch.id

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.