MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Pejabat Tukang Pungli di Semarang Langsung Dicopot

0 258

MuriaNewsCom, Semarang – Satu pejabat eselon IIIA di jajaran Pemkot Semarang dicopot dari jabatannya. Sanksi tegas diberikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi karena pejabat tersebut terbukti melakukan pungutan liar (pungli).

Selain dicopot dari jabatanya menurut Hendi (panggilan akrab wali kota), pejabat tersebut juga diturunkan pangkatnya. Meski demikian, Hendi tak mau membeberkan secara gamblang siapa pejabat yang dimaksud.

“Itu berawal dari aduan masyarakat. Tidak perlu saya sampaikan siapa orangnya. Banyak yang sudah tahu kok,” katanya.

Ia menyatakan, sebelum diberi sanksi tegas, pejabat tersebut telah diperiksa oleh Inspektorat dan terbukti melakukan pungli proyek dan pungli kepada masyarakat.

Saat ditanya apakah pejabat tersebut merupakan camat, Hendi hanya mengatakan identitas pejabat tidak perlu diperjelas. Hendi yang juga menjadi penanggungjawab tim saber pungli Kota Semarang, mengapresiasi kinerja tim saber pungli Kota Semarang.

Meski baru satu tahun terbentuk, namun menunjukan hasil kinerja yang di luar dugaan. Laporan hasil kerja tim Saber Pungli Kota Semarang, Senin (12/2/2018) diserahkan ke Hendi, dan dari laporan itu terlihat kinerjanya yang cukup bagus.

Ia menyebut, tahun pertama tim saber pungli yang sifatnya sosialisasi, justru sudah melakukan penanganan dan operasi tangkap tangan (OTT). Di antaranya, adanya 34 aduan pungli yang 17 aduan di antaranya telah ditangani.

“Ini langkah awal yang positif. Sebenarnya tahun pertama itu sosialisasi dan tahun 2018 ini penindakan. Tapi ternyata sudah jauh dari itu. Kami harapkan masyarakat semakin sadar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh,” ujarnya.

Dicontohkannya, praktik pungli yang sudah terungkap di antaranya tarif parkir dari yang seharusnya Rp 2.000 kemudian ditarik Rp 5.000. Selain itu, pemasangan jaringan PDAM dari harusnya Rp 1,5 juta namun dipungli menjadi Rp 2,5 juta.

“Ada juga pembuatan E-KTP, dari harusnya gratis nyatanya dimintai Rp 200 ribu atau Rp 300 ribu. Laporkan saja hal itu kepada kami,” terangnya.

Mengenai masukan sanksi agar memberikan shock terapi, Hendi mengatakan, akan berkoordinasi lebih lanjut dengan tim saber pungli. Termasuk adanya masukan pemberian sanksi sosial yang nantinya akan dikaji terlebih dahulu.

Namun yang pasti, Hendi meminta kepada masyarakat untuk turut serta memberantas praktik pungli yang terjadi di Kota Semarang. Yakni dengan melaporkannya langsung melalui kanal Lapor Hendi maupun ke tim saber pungli.

“Kami membuka kran selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk melaporkan praktik pungli. Bisa melalui lapor hendi atau langsung ke saber pungli. Sepanjang masyarakat tidak nyaman terhadap pelayanan di Kota Semarang,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.