MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

PNS Tak Boleh Selfie dengan Cagub Lho, Ada Sanksi Jika Melanggar

0 378

MuriaNewsCom, Semarang – Tahapan Pilgub 2018 dan pilkada serentak di 7 kabupaten/kota di Jateng telah dimulai. Seperti dalam pemilu-pemilu sebelumnya pegawai negeri sipil (PNS) selalu diingatkan untuk menjaga netralitas dengan tak ikut aksi dukung mendukung calon kepala daerah.

Tak hanya ikut kampanye, sekadar foto bareng calon gubernur atau calon kepala daerah lain pun dilarang. Kepala Diskominfo Jateng, Dadang Somantri mengatakan, ada aturan tegas yang mengatur tentang netralitas pegawai negeri. Yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga PP tentang Kode Etik.

“Tak hanya dilarang ikut deklarasi atau kampanye, PNS juga dilarang berfoto dengan para calon, memberikan kode-kode dengan jari, dan sebagainya. Sanksi terhadap pelanggarannya pun sudah jelas, mulai sanksi disiplin sedang hingga berat,” katanya dilansir dari website resmi Pemprov Jateng.

Diakui, saat ini tak sulit menjatuhkan calon dengan mendiskreditkan PNS. Sudah semestinya setiap PNS dan PHL menaati aturan yang berlaku, agar pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah berjalan baik, tanpa kampanye hitam, berita hoax, dan sebagainya.

“Para ASN tolong bertindak cerdas. Kita punya hak pilih, tapi jangan berikan beban pada calon yang kita pilih dengan cara konyol. Tahan diri, boleh berpendapat tapi hati-hati. Jangan sampai ada kalimat untuk mengarahkan, mengajak, bahkan kampanye,” tegas Dadang.

Tak hanya PNS, polisi juga dilarang berfoto bersama calon kepala daerah. Kapolres Pekalongan AKBP Wawan Kurniawan memberikan peringatan tegas kepada jajarannya untuk tak melakukan foto dengan calon kepala daerah.

“Anggota Polri harus netral dan tidak berpihak. Oleh karenanya personel TNI-Polri diharapkan  tidak foto-foto dengan calon kepala dan wakil kepala daerah,” katanya dikutip dari Tribratanews Polda Jateng, Jumat (12/1/2018).

Selain berfoto, polisi juga dilarang keras mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial. Berfoto bersama dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan bisa menimbulkan jika anggota Polri berpihak.

“Kami juga membuka pintu kepada pihak eksternal untuk membantu mengawasi. Jadi kalau ada anggota Polri yang tidak netral informasikan kepada jajaran Polri,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

United Futsal Pc

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.