Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Banyak Perusahaan Tak Ajukan Penangguhan, Tapi Tak Mau Bayar Gaji Sesuai UMK

0 168

 

MuriaNewsCom, Semarang – Upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jateng 2018 sudah resmi berlaku sejak 1 Januari 2018. Tak ada satupun perusahaan di provinsi ini yang mengajukan penangguhan upah, sehingga dianggap seluruh perusahaan mampu membayar gaji sesuai ketentuan.

Namun dari hasil pantauan yang dilakukan Komisi E DPRD Jateng, masih banyak perusahaan yang tak mengajukan penangguhan, namun tetap tak membayar gaji karyawan sesuai ketentuan.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Karsono mencontohkan di Kabupaten Kendal ada sejumlah perusahaan yang tak menjalankan aturan tentang UMK ini.

“Hasil pemantauan di Kendal dari 532 peusahaan tidak ada yang mengajukan keberatan atau penangguhan. Artinya semuanya siap melaksanakan UMK Kendal sebesar Rp 1,9 juta. Tapi masalahnya, masih ada perusahaan ygan tidak membayar karyawanya sesuai dengan UMK,” katanya, Kamis (11/1/2018).

Kondisi tersebut, kata Karsono juga sama dengan kondisi perusahaan di Kabupaten Pati. Dari laporan Dinas Tenaga Kerja Pati, baru ada beberapa perusahaan yang menerapkan struktur skala upah.

“Padahal pelaksanaan struktur skala upah yang menjadi amanat PP 78 tentang Pengupahan harus dilaksankan per Oktober 2017,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, pihaknya mendesak dinas terkait terus memantau penerapan UMK di perusahaan-perusahaan. Karena menurutnya, bisa saja perusahaan tidak mengajukan penangguhan, tetapi tidak menerapkan UMK.

“Bila perlu perusahaan yang tidak melaksanakan UMK di BAP. Karena struktur skala upah yang merupakan hak bagi para buruh harus secepatnya diterapkan dengan jelas,” terangnya.

Selain itu, kata Karsono, Dinas terkait juga bisa memfasilitasi perusahaan-perusahaan melalui kegiatan bintek bagaimana cara menghitung struktur skala upah. Serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Sebagai informasi, struktur dan skala upah adalah nominal upah dari yang terkecil sampai dengan terbesar untuk setiap golongan jabatan.

“Pemerintah membuat peraturan tentang struktur dan skala upah dengan tujuan agar dapat menciptakan upah yang berkeadilan. Dengan demikian, kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi dapat dikurangi, serta menjamin kepastian upah yang didapatkan oleh setiap pekerja,”pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.