Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Grobogan  >  Artikel ini

Begini Kiat Pemkab Grobogan Biar Warganya Cepat Bayar PBB



Reporter:    /  @ 20:00:53  /  7 Desember 2017

    Print       Email

Pegawai BPPKAD Grobogan sedang mengawasi proses pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2018, Kamis (7/12/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi salah satu andalan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, termasuk juga Kabupaten Grobogan. Kabupaten ini mempunyai cara tersendiri agar warganya bisa cepat membayar pajak.

Salah satu kiatnya adalah memulai proses pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB lebih awal. Seperti SPPT PBB untuk tahun 2018, di bulan Desember 2017 ini sudah mulai dilakukan pencetakan.

Pencetakan perdana dilakukan BPPKAD Grobogan, Kamis (7/12/2017) hari ini. Proses pencetakan perdana dimulai dengan penekanan tombol mesin cetak oleh Kepala BPPKAD Grobogan Wahyu Susetijono didampingi Kabid Pendapatan Cheno Malang Judo dan staf lainnya.

Beberapa saat sebelum pencetakan SPPT dimulai, sempat digelar doa bersama dan pemotongan tumpeng yang diikuti oleh sejumlah pegawai.

“Mulai hari ini, proses pencetakan SPPT PBB tahun 2018 kita lakukan. Kita harapkan, akhir bulan ini proses pencetakan SPPT sudah selesai dan secepatnya kita distribusikan pada wajib pajak. Ada tiga printer yang digunakan untuk mencetak SPPT,” terang Wahyu.

Dijelaskan, jumlah SPPT yang akan dicetak sebanyak 804.791 lembar. Pencetakan SPPT tahun 2018 lebih banyak 5.250 lembar dibandingkan tahun 2017.

Setelah proses pencetakan selesai, pada Maret 2018 mendatang, seluruh SPPT sudah bisa sampai pada wajib pajak, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Untuk proses distribusi nanti akan melibatkan pemerintahan desa.

Dengan cepat sampainya SPPT di tangan wajib pajak, lanjut Wahyu, maka wajib pajak akan segera mengetahui jika mereka punya kewajiban yang harus dilakukan pada pemerintah. Yakni, membayar PBB tahun 2018.

Selain itu, jika cepat diterima, maka wajib pajak bisa punya jeda waktu yang cukup untuk membayarkan PBB.

Ia menambahkan, PBB Perkotaan dan Pedesaan (P2) merupakan pajak yang punya potensi besar di Grobogan. Di mana, pada tahun 2013 potensinya mencapai Rp 19,7 miliar lebih.

Kemudian, tahun 2014 naik jadi Rp 19,9 miliar lebih dan tahun 2015 naik lagi hingga Rp 22,6 miliar lebih. Sementara tahun 2016, potensinya mendekati angka Rp 23 miliar dan tahun 2017 mencapai Rp 24 miliar.

“Dari potensi ini, saya menganggap penting dan strategis terhadap segala upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan PBB P2 tersebut. Saya berharap agar potensi ini bisa direalisasikan semaksimal mungkin menjadi penerimaan riil dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya. 

Editor : Ali Muntoha

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Positif  Sakit Jiwa, Pembunuh Ibu Kandung di Kudus Dibawa ke RSJ

Selengkapnya →