Loading...
You are here:  Home  >  Info Metro  >  Artikel ini

Anggaran Infrastuktur Pemprov Dikurangi, Kemiskinan Jadi Prioritas



   /  @ 13:45:00  /  2 Desember 2017

    Print       Email

Perbaikan jalan di Kecamatan Kedung, Jepara, beberapa waktu terakhir. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Peningkatan infrastruktur tak lagi menjadi hal utama Pemprov Jawa Tengah dalam APBD 2018 mendatang. Hal ini disebabkan, sebagian infrastuktur jalan di provinsi ini yang kondisinya baik sudah mencapai 89 persen.

Prioritas utama pemprov dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 kini lebih diutamakan pada pengurangan angka kemiskinan.

Meski demikian, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan, jika maslah infrastruktur masih menjadi priorotas. Hanya saja porsinya yang dikurangi.

“Prioritasnya masih penanggulangan kemiskinan, infrastruktur juga masih (prioritas). Tapi kita meratakan dengan tanggung jawab baru kita, yaitu pendidikan untuk menjadi pertimbangan,” katanya dikutip dari website resmi Pemprov Jateng, Sabtu (2/12/2017).

Menurutnya, pergesera-pergeseran alokasi anggaran diterapkan pada APBD 2018, hanya saja tidak terlalu banyak berubah dari APBD 2017. “Ini karena menyesuaikan RPJMD yang kita siapkan,” terangnya.

Ganjar menjelaskan, meski masih merupakan program prioritas, namun alokasi anggaran untuk infrastruktur sedikit berkurang. Karena saat ini jalan provinsi kondisinya 89 persen sudah baik.

“Infrastruktur berkurang karena jalan provinsi itu 89 persen sudah baik. Mudah-mudahan tidak kena bencana,” katanya.

Sementara untuk program pengentasan kemiskinan harus dilandasi dengan single data yang valid. Selain itu, rehab rumah tidak layak huni (RTLH) gencar dilakukan.

“(Rehab) RTLH nggak cukup kalau hanya dari anggaran kita. Kabupaten menyediakan, pusat menyediakan, Baznas menyediakan, CSR menyediakan. Kita dorong semuanya. Termasuk bantuan-bantuan dari publik atau masyarakat dilakukan. Bahkan, dana desa kita dorong untuk percepatan,” ujarnya.

Belanja daerah Pemprov Jateng pada 2018 sebesar Rp 24,971 triliun, terdiri atas belanja tidak langsung Rp 18,341 triliun atau 73,44 persen. Namun Ganjar memastikan, dari jumlah tersebut yang digunakan untuk gaji pegawai hanya Rp 6,021 triliun.

Selebihnya untuk hibah Rp 5, 619 triliun, bantuan sosial Rp 48,39 miliar, bagi hasil kepada kabupaten/kota Rp 4,589 triliun, bantuan keuangan pemkab/pemkot/ pemdes Rp 2,043 triliun, serta biaya tidak terduga Rp 20 miliar.

Sementara belanja langsung pada 2018 dianggarkan sebesar Rp 6, 630 triliun atau 26, 56 persen dari total belanja daerah. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas.

Garis besar alokasi anggaran belanja ditujukan untuk urusan wajib di bidang pendidikan dan kebudayaan Rp 5,721 triliun, urusan bidang kesehatan Rp 2,244 triliun.

Selain itu, juga urusan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Rp 1,219 triliun, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 35,29 miliar. Urusan ketentrama, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Rp 98,30 miliar.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi menambahkan, legislatif juga mendorong Pemprov Jateng mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah. “Kami selalu menyuarakan agar Jawa Tengah kesejahteraan terus ditingkatkan, kemiskinan harus ditekan. Itu prioritas kami,” tuturnya.

Rukma menjelaskan, alokasi anggaran untuk kepentingan kebencanaan sudah dipersiapkan secara proporsional pada APBD TA 2018.

“APBD kita cadangkan, tapi kami tidak berharap itu digunakan. Tapi sudah kita siapkan dan itu cukup. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan untuk pelaksanaannya saya rasa tidak masalah,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Jelang Libur Akhir Tahun, Pantai Kartini Siapkan Personel Tambahan

Selengkapnya →