Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Tolak Penetapan UMK Berdasarkan PP 78, Buruh Jepara Demo di Depan Kantor Bupati



Reporter:    /  @ 10:00:36  /  30 Oktober 2017

    Print       Email

Ratusan buruh menggelar aksi di depan kantor Bupati Jepara, Senin (30/10/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Ratusan buruh yang tergabung dalam serikat buruh berdemo di depan Kantor Bupati Jepara, Senin (30/10/2017). Mereka menuntut Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara 2018 disesuaikan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan menolak penetapan upah sesuai PP 78/2015. 

Sutarno, seorang pekerja dari PT Parkland World Indonesia mengatakan, selama ini buruh menerima upah sebesar Rp 1.600.000. Dengan besaran tersebut, ia mengaku masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

“Untuk kontrakan sebulan saja Rp 500.000, belum lagi untuk yang lain-lain,” katanya yang bekerja sebagai pengawas gudang. 

Ia menuntut, pemberian UMK bagi buruh minimum adalah Rp 2.400.000. Ditanya tentang fasilitas jaminan kesehatan, keselamatan kerja dan THR, ia mengaku sudah mendapatkannya. Adapun sebagai pengawas, ia digaji sebesar Rp 2.600.000 per bulan. 

Hal serupa dikatakan oleh Sila Santika, buruh di PT Sami Yazaki. Menurutnya selama tiga bulan bekerja di pabrik tersebut ia hanya mendapatkan upah sebesar Rp 1.600.000.

“Yang kami tuntut keadilan, kalau bisa gajinya Rp 2.3 juta,” ujarnya.

Demonstrasi tersebut diikuti oleh pekerja dari Sami Yazaki dan Parkland World Indonesia. Mereka  dari PT Parkland yang berdemo kebanyakan masuk pada shift malam, sementara dari PT Sami, saat ini tengah ada kegiatan family gathering. 

Di sisi lain, Pemkab Jepara melalui Dewan Pengupahan memakai skema PP 78/2015. Dalam komponen tersebut, tidak disertakan besaran survei KHL. Jika menggunakan skema tersebut, maka besaran UMK 2018 adalah sebesar 1.739.360. Angka tersebut naik Rp 139.360, dari UMK sebelumnya Rp 1.600.000. 

 

Editor: Supriyadi

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Bupati Brebes Berguru Prosedur Pinjaman dari Pihak Ketiga ke Grobogan

Selengkapnya →