Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Tolak Skema Pengupahan Berdasarkan PP 78, Buruh Jepara Minta Penentuan UMK Berpacu Pada Survei KHL



Reporter:    /  @ 15:15:16  /  26 Oktober 2017

    Print       Email

Pertemuan antara pengurus organisasi buruh di Jepara dengan Bupati Ahmad Marzuqi, di ruang kerja bupati, Kamis (26/10/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Sejumlah organisasi buruh beraudiensi dengan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, Kamis (26/10/2017). Mereka mengusulkan agar skema pengupahan 2018 mengacu pada metode survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan menolak skema pengupahan berdasarkan PP 78/2015.

Muhammad Abidin perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mendesak agar pemerintah menerapkan skema survei KHL. Hal itu karena angka Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara saat ini yang hanya Rp 1,6 juta dianggap tidak mencukupi kebutuhan harian.

Hal serupa dikemukakan oleh Murdiyanto dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Menurutnya, jika pemerintah menerapkan PP 78/2015 maka untuk UMK 2018 tak banyak berubah. 

“Kalau menggunakan skema pemerintah, maka kenaikan UMK 2018 hanya Rp 139.000. Untuk itu sebaiknya pemerintah tidak hanya menggunakan skema PP 78/2015 namun juga menggunakan survei KHL,” pintanya. 

Adapun, berdasarkan hitung-hitungan organisasi buruh besaran UMK Jepara 2018 adalah sebesar Rp 2.425.432. Angka tersebut menurut klaim serikat pekerja, dihasilkan dari perhitungan sesuai survei KHL ditambah angka inflasi dan produk domestik bruto. 

Di sisi lain, Pemkab Jepara mengaku dilematis. Hal itu karena pada penentuan UMK 2017, pemerintah sudah mengatrol upah buruh sebesar 18 persen dari angka Rp 1.350.000 menjadi Rp 1.600.000. 

Bupati Ahmad Marzuqi mengungkapkan menerima usulan perwakilan buruh. Namun demikian ia tidak dalam posisi bisa menentukan. Hal itu karena usulan besaran UMK harus disetorkan ke meja Gubernur esok Jumat (27/10/2017). 

“Kami tampung saran dari panjenengan semua, namun forum ini bukanlah justifikasi, nanti akan kami tindak lanjuti. Akan tetapi, kita juga perlu bicara dengan pengusaha bukan hanya dari satu pihak,” ujarnya. 

Berdasarkan hitung-hitungan pemerintah kabupaten Jepara bersama dewan pengupahan, besaran UMK tahun 2018 adalah Rp 1.739.630 jika mengacu pada PP 78/2015. Angka itu didasarkan pada perhitungan UMK berjalan plus angka inflasi nasional sebesar 3,72 dan PDB sebesar 4,99. 

Editor: Supriyadi

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Petaka Mempermasalahkan Beda Kasta Tampak di Pementasan Teater Keset Kudus

Selengkapnya →