MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping
Banner Kuping Kanan

Dua Desa Di Jepara Belum Ajukan Pencairan DD dan ADD

56
Suasana Rakernis Pelaksanaan ADD dan Dana Desa Tahun 2017 untuk Desa se Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) Jepara memperkirakan potensi penyerapan ADD dan DD tahap I tahun ini tak tuntas. Hingga saat ini, penyerapan mencapai 90 persen, minus dua desa yakni Bandung di Kecamatan Mayong dan Kaliombo di Kecamatan Pecangaan yang belum mengajukan proposal pencairan dana dari APBN pusat itu. 

Budi Prisulistyono Kabid Penguatan Lembaga Masyarakat dan Desa Dinsospermades mengatakan, di dua desa tersebut masih mengalami hambatan teknis. Oleh karenanya, dana yang seharusnya menjadi hak belum bisa terkucurkan.

“Sekarangkan pelaporannya melalui aplikasi, nah di Desa Bandung mengalami permasalahan teknis di sisi tersebut. Sementara di Desa Kaliombo memiliki sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) hingga Rp 500 juta,” katanya, Kamis (19/10/2017). 

Menurutnya, hingga Selasa kemarin pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari kedua desa itu belum diterima oleh pihaknya. Sedangkan, pencairan tahap II rencananya akan dimulai dalam minggu ini. 

Oleh karena itu, dia memperkirakan potensi anggaran tak terserap cukup besar.Selanjutnya, langkah yang diambil oleh dinas, adalah melakukan pendampingan di kedua desa tersebut. 

Budi merinci, perkembangan penyaluran ADD hingga bulan oktober mencapai Rp 80.318.925.000 dari total ADD 2017 sebesar Rp 104.463.271.000. Satu desa yakni Bandung diketahui belum mengajukan pencairan.

Sementara untuk progres penyaluran DD hingga bulan ini sudah tersalurkan ke 182 desa dengan besaran Rp 94.278.178.200.  Dua desa yakni Bandung dan Desa Kaliombo belum mengajukan pencairan. Adapun total Dana Desa 2017 sebesar Rp 158.765.096.000. 

“Potensi tak terserap tinggi (Dua Desa Bandung dan Kaliombo). Oleh karena itu kami terus melakukan pendampingan. Terkait sanksi, jika silpa lebih dari 30 persen, maka akan ada pengurangan kucuran DD maupun ADD. Namun hal itu akan kami konsultasikan dengan pemerintah pusat,” tutupnya.

Editor: Supriyadi

Ruangan komen telah ditutup.