Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Jamaspara Desak Pemkab Awasi Pencemaran Limbah di Jepara



Reporter:    /  @ 16:31:17  /  9 Oktober 2017

    Print       Email

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Jepara – Jaringan Masyarakat Jepara Peduli Lingkungan (Jamaspara), mendesak pemkab Jepara untuk melakukan pengawasan terhadap isu lingkungan di Bumi Kartini. Kasus yang mereka angkat adalah dugaan pencemaran Sungai Gede Karangrandu dan Pembakaran sisa hasil produksi oleh sebuah perusahaan garmen.

Edy seorang anggota Jamaspara menyebut, kasus menghitamnya air Sungai Gede Karangrandu, perlu segera ditangani agar tak berlarut-larut setiap musim kemarau. Disamping itu, ia juga menyoroti kasus pembakaran limbah garmen.

“Kasus tersebut perlu mendapat perhatian ekstra dari pemkab, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara,” tuturnya, saat beraudiensi bersama enam rekannya di ruang kerja Sekda Jepara M. Sholih, Senin (9/10/2017). 

Peserta lain, Sumarto memaparkan selama beberapa saat PT Samwon Busana Indonesia seringkali membakar limbahnya.

“Takutnya menyebabkan polusi, dan lagi limbah berupa kardus dan sebagainya dari Samwon sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” pintanya. 

Sholih menjawab, masukan itu segera ditindaklanjuti oleh pihaknya. Ia memerintahkan DLH untuk melakukan upaya untuk menjembatani komunikasi tersebut.

“Untuk samwon, kita akan cek. Apakah benar membakar limbahnya dan merugikan masyarakat karena diduga mencemari udara. Minggu depan ya, nanti dua perwakilan dari kelompok ini akan kita undang untuk berbicara dengan mereka,” urainya. 

Terkait kasus Karangrandu, Sholih mengatakan merupakan masalah yang kompleks. Ia menyebut pencemar sungai tersebut tak hanya berasal dari satu sebab. Sampah yang dibuang sembarangan dan limbah pabrik tahu-tempe di Pecangaan Wetan pun turut andil. Bukan hanya dari pabrik garmen. 

Dirinya mengaku akan segera membuatkan IPAL tambahan untuk pengusaha tahu tempe. Selain itu ia juga mengajak warga tak membuang sampah sembarangan. 

“Kami juga sudah menegur pabrik, karena ada indikasi salah satu parameter melebihi ambang batas. Mereka juga mengatakan akan mempercanggih IPAL mereka,” tuturnya.

Kabid Pengendalian dan Peningkatak Kapasitas Lingkungan Hidup Nuraini menjawab tentang limbah Samwon. Menurutnya, karena kawasan di Desa Gemulung merupakan kawasan berikat jadi untuk mengeluarkan sisa produksi mereka harus membayar pajak. 

Kabid Pengaira DPU-PR Jepara Ngadimin, pihaknya telah melakukan penataan alur sungai gede Karangrandu. Hal itu untuk mengalirkan endapan limbah sehingga tak lagi berbau. 

Editor: Supriyadi

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Petaka Mempermasalahkan Beda Kasta Tampak di Pementasan Teater Keset Kudus

Selengkapnya →