Loading...
You are here:  Home  >  Info Metro  >  Info DPRD  >  Artikel ini

Kredit Macet Hampir 90 % di BKK Pringsurat Bikin DPRD Jateng Curiga, Siapa yang Main-main?



   /  @ 16:00:38  /  4 Oktober 2017

    Print       Email

Kantor PD BKK Pringsurat yang tengah jadi sorotan karena nilai kredit macet yang tak wajar. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Semarang – Kasus kredit macet di Perusahaan Daerah BKK Pringsurat Temanggung bikin kalangan DPRD Jateng curiga. Pasalnya, kredit macet di lembaga keuangan ini hampir mencapai 90 persen.

Tak hanya itu, kinerja keuangan BKK Pringsurat juga mencurigakan. Karena dalam satu bulan tiba-tiba merugi miliaran rupiah.

Kecuriagaan ini diungkapkan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, setelah Selasa (3/10/2017) melakukan kunjungan kerja di BKK Pringsurat, untuk mengetahui lebih lanjut kasus ini.

Bahkan politisi PDI Perjuangan ini meminta agar kasus ini diproses secara hukum. Karena indikasi adanya penyimpangan sangat kentara.

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, ini uang rakyat. Kasus ini harus diusut tuntas secara hukum biar jelas siapa saja yang terlibat,” katanya.

Beberapa kejanggalan yang terlihat di antaranya mengenai total kredit yang tak sebanding dengan nilai aset. Ia menyebut, total aset yang dimiliki BKK Pringsurat pada Agustus 2017 sebesar 85,376 miliar. Sementara total kreditnya pada bulan yang sama jauh lebih besar, yakni Rp 107,311 miliar.

“Dari data itu saja kelihatan tidak benar, masa nilai kreditnya lebih besar dari nilai asetnya. Data data ini sepertinya manipulatif semua,” ujarnya.

Ia menyebut, laporan yang diberikan pihak BKK terlihat sangat sistematis, namun manipulatif dan fiktif serta tidak masuk akal. Anehnya hal ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan baru terbongkar pada bulan April 2017 yang lalu.

“Nggak mungkinlah tahun 2016 masih untung, tiba-tiba bulan Januari rugi Rp 3,7 miliar. Bulan Agustus ruginya melejit jadi Rp 37 miliar, itu nggak mungkin. Bagaimana coba jalannya BKK ini,” katanya dengan nada tinggi.

Pihaknya akan memangil pihak pemegang saham. Termasuk Biro Perekonomian Pemprov Jateng, dewan pengawas dan direksi. Ia menduga ada oknum-oknum yang bermain, sehingga harus diusust secara tuntas secara hukum.

“Pihak BKK minta suntikan dana segar untuk mengembalikan dana masyarakat. Kalau kondisi seperti ini diberi suntikan dana segar lagi ya sama saja memberi dana ke boyo mangap. Berapapun akan habis,” tegasnya.

Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mensinyalir praktik kecurangan di BKK Pringsurat sudah berlangsung lama. Namun karena dilaksanakan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak maka tidak terungkap.

Ia menyesalkan langkah direksi yang ceroboh karena menempatkan dana BKK di Koperasi Intidana yang diketahui sampai saat ini masih bermasalah, sehingga dananya sulit ditarik kembali. Hal ini dipandang sebagai langkah yang ngawur.

“Saya bahkan dapat informasi kalau beberapa BPR/BKK di Jateng ini menanamkan dananya di BKK Pringsurat sebesar Rp 14 miliar, sementara tabungan masyarakat ada Rp 25 miliar dan deposito sebesar Rp 69 miliar. Sekarang bagaimana nasib uang mereka?,” bebernya.

Bogi panggilan akrabnya, juga memperkirakan kredit macet di BKK Pringsurat ini sebagian di antaranya adalah kredit fiktif. Namun karena data yang dilaporkan manipulatif, sehingga sampai sekarang tidak bisa diketahui berapa kredit fiktifnya.

“Proses hukum yang akan mengetahui kredit fiktif yang ada. Akuntan publik yang ditugaskan Biro perekonomian saja belum bisa mengurai karena datanya manipulatif,” urainya.

Ia juga mengungkap kinerja BKK tersebut, semisal Capital Adequacy Ratio (CAR/rasio kecukupan modalnya) minus 24,48 persen, return on asetnya (ROA/tingkat pengembalian asetnya) minus 32,97 persen. Rasio kredit bermasalahnya (NPL-non performing loans), mencapai 84,58 persen.

Indikator keuanganya, per Desember 2016 masih maraup laba Rp1,118 miliar, namun sebulan berikutnya (Januari 2017) sudah merugi Rp 3,495 miliar. Kerugian itu terus berlanjut dan melonjak secara drastis menjadi Rp 37,119 miliar (atau 10 kali lipat) pada Agustus 2017.

“Komisi C menduga pengawasan internal yang melekat di BKK ini tidak bekerja dan tidak memiliki kepekaan (awarenes) untuk melakukan penyelamatan di awal-awal peristiwa,” tuturnya.

Editor : Ali Muntoha

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Banyak Tumbuhan Mati, DLH Grobogan Tanami lagi Kawasan Alun-alun Purwodadi

Selengkapnya →