Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini
INFO DPRD KUDUS

Direktur RS Mardi Rahayu Curhat ke Komisi D Soal BPJS Kesehatan



Reporter:    /  @ 14:57:21  /  3 Oktober 2017

    Print       Email

Suasana rapat Komisi D DPRD Kudus dengan instansi kesehatan. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi D DPRD Kudus memanggil sejumlah instansi kesehatan di Kudus, mulai dari rumah sakit, Dinas Kesehatan hingga BPJS Kesehatan, Selasa (3/10/2017). Kesempatan ini digunakan manajamen rumah sakit swasta untuk curhat mengenai kendala yang mereka hadapi selama ini.

Seperti Direktur Umum RS Mardi Rahayu Kudus, dr Pujianto. Menurut dia, semenjak ada BPJS Kesehatan, pemasukan rumah sakit menjadi turun hingga 20 persen. Hal itu menurut dia, menjadi dilema pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara maksimal.

“BPJS Kesehatan itu, memberikan batasan dalam pengobatan. Jadi cukup tak cukup bebannya sudah ditentukan. Padahal, pengobatan ada banyak, mulai murah hingga mahal, dan pasien yang dulunya bisa memilih yang mahal jadi tak bisa,” katanya.

Menurut dia, klaim BPJS Kesehatan dari RS Mardi Rahayu hanya sekitar Rp 10 miliar. Dengan jumlah tersebut, dianggap terlalu mepet buat operasional rumah sakit tipe B seperti itu.

Hasilnya, ketika mau meningkatkan kualitas dan alat akan susah. Seperti saat ini, yang terdapat alat rusak senilai Rp 11 miliar. Dengan pemasukan yang berkurang, maka untuk membeli alat lagi juga menjadi kendala.

“Apalagi alat tersebut juga memiliki perawatan yang mahal, dipakai ataupun tidak, maka pihak rumah sakit harus mengeluarkan biaya perawatan sekitar Rp 1,5 miliar,” ujarnya.

Melihat hal tersebut, dia meminta kepada dewan dan Pemkab Kudus untuk hadir dalam persoalan tersebut. Minimal, dengan cara melengkapi alat yang mahal di RSUD, kemudian saat ada pasien yang membutuhkan bisa langsung dirujuk ke rumah sakit daerah tersebut.

Sementara rumah sakit lain meminta agar pemkab juga memberikan jatah dana cukai seperti yang diterima RSUD.

Em Nadjib Hassan, perwakilan RSI Sunan Kudus meminta agar rumah sakit swasta juga dibantu mengembangkan pelayanan seperti menambah  bantaun alat kesehatan.

“Seperti halnya RSUD yang dibantu menggunakan dana cukai, kami juga minta demikian. Soalnya dana cukai sangat banyak dan eman-eman jika hanya dibiarkan menumpuk,” pintanya.

Menurut dia, permintaan tersebut muncul untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pasien. Selain itu, biaya yang diambil juga bukan dari APBD, melainkan dari dana cukai. Sehingga, pemberian bantaun dianggap lumrah.

“Minimal 10 persen saja dari cukai, itu pasti sangat membantu. Dan kami siap syukuran jika bisa dilaksanakan,” katanya sambil tersenyum.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo menyatakan pihaknya siap mengupayakan untuk membantu rumah sakit swasta dalam pengadaan alat dan peningkatan pelayanan. Karena, hal semacam itu diperbolehkan.

“Kalau swasta malah bisa diurus dengan mudah. Sistem yang diterapkan adalah hibah. Lain halnya dengan RSUD yang lebih susah,” jawab dia.

Ia menyebut, Komisi D sengaja memanggil sejumlah instansi kesehatan agar terjalin komunikasi yang apik. Sehingga, instansi kesehatan dapat mengungkap permasalahan yang terjadi selama ini.

“Jadi semuanya harus jalan bareng-bareng. Tak hanya satu dua rumah sakit tapi semuanya. Termasuk juga dengan Klinik, pihak DKK dan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Presiden Jokowi Bakal Hadiri MQK ke-VI di Ponpes Balekambang Jepara

Selengkapnya →