Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Tunggakan Klaim BPJS Kesehatan di RS Mardi Rahayu Kudus Tembus Rp 10 Miliar



Reporter:    /  @ 13:13:13  /  3 Oktober 2017

    Print       Email

Suasana rapat Komisi D dengan instansi kesehatan di Kabupaten Kudus diwarnai keluhan dari pihak rumah sakit. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi) 

MuriaNewsCom, Kudus – Kerjasama BPJS Kesehatan dengan pihak instansi kesehatan mendapat keluhan dari pihak rumah sakit di Kabupaten Kudus. Keluhan tersebut terungkap saat Komisi D DPRD Kudus memanggil instansi kesehatan dan rumah sakit untuk rapat bersama, Selasa (3/10/2017).

Salah satu keluhan datang dari Direktur Umum RS Mardi Rahayu, dr Pujianto. Ia mengatakan, semenjak adanya BPJS kesehatan pemasukan rumah sakit turun hingga 20 persen. Hal itu jelas menjadi dilema pihak rumah sakit saat memberikan pelayanan maksimal.

“BPJS kesehatan itu, memberikan batasan dalam pengobatan. Jadi cukup tak cukup bebannya sudah ditentukan. Padahal, pengobatan ada banyak, mulai murah hingga mahal, dan pasien yang dulunya bisa memilih yang mahal jadi tak bisa,” katanya kepada Komisi B.

Selain itu, klaim BPJS Kesehatan juga masuk dalam kategori lamban. Bahkan klaim BPJS dari RS Mardi Rahayu yang belum terbayarkan mencapai Rp 10 miliar. Dengan jumlah tersebut, dianggap terlalu mepet buat operasional rumah sakit tipe B seperti itu.

Hasilnya, ketika mau meningkatkan kualitas dan alat akan susah. Seperti saat ini, yang terdapat alat rusak senilai Rp 11 M an. Dengan pemasukan yang berkurang, maka untuk membeli alat lagi juga menjadi kendala.

“Apalagi alat tersebut juga memiliki perawatan yang mahal, dipakai ataupun tidak, maka pihak rumah sakit harus mengeluarkan biaya perawatan sekitar Rp 1,5 M,” imbuh dia.

Melihat hal tersebut, dia meminta kepada dewan dan Pemkab Kudus untuk hadir dalam persoalan tersebut. Minimal, dengan cara melengkapi alat yang mahal di RSUD, kemudian saat ada pasien yang membutuhkan bisa langsung dirujuk.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus Setia Budi Wibowo mengatakan, komisi D sengaja memanggil sejumlah instansi kesehatan agar tidak terjadi misskomunikasi antarpelayan kesehatan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya, terutama terkait jaminan kesehatan BPJS.

“Jadi semuanya harus jalan bareng-bareng. Tak hanya satu dua rumah sakit, tapi semuanya. Termasuk juga dengan klinik, pihak DKK, dan BPJS kesehatan,” katanya saat mengisi pertemuan di ruang komisi.

Editor: Supriyadi

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Banyak Tumbuhan Mati, DLH Grobogan Tanami lagi Kawasan Alun-alun Purwodadi

Selengkapnya →