Loading...
You are here:  Home  >  Info Metro  >  Info Lainnya  >  Artikel ini

Saber Pungli Bakal Bekuk Pelaku Money Politics di Pilgub Jateng



   /  @ 12:43:40  /  30 September 2017

    Print       Email

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Semarang – Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tak hanya memburu pelaku praktik pungli saja. Pada musim pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 dan 2019  mendatang, satgas juga akan memburu para pelaku politik uang.

Pada tahun 2018 mendatang akan digelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jateng serta pilkada di empat daerah. Yakni Kabupaten Banyumas, Temanggung, Kudus, dan Karanganyar.

Sementara, pada 2019 ada tiga kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada, yaitu Kabupaten Tegal, Kabupaten Magelang, serta Kota Tegal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono mengatakan, praktik politik uang sangat sering ditemui dalam pelaksanaan pilkada. Praktik itu rawan dilakukan pada saat pencalonan, masa kampanye, hingga pemungutan dan rekapitulasi perolehan suara berlangsung.

Oleh karenanya, Satgas Saber Pungli akan dikerahkan. Apabila tertangkap, baik si pemberi maupun penerima, bakal mendapatkan sanksi.

“Yang memberi maupun menerima, sama-sama kena sanksi. Akan terbit aturan seperti itu. Kalau dulu kan yang menerima tidak diproses (hukum),”  katanya.

Sri Puryono meminta agar difungsikannya Satgas Saber Pungli menjadi perhatian bagi para calon maupun masyarakat yang akan memberikan hak suaranya.

Baca : Datang ke Menara Kudus, Gubernur Ganjar Tak Takut Lengser

Upaya untuk mengurangi politik uang yang selama ini terjadi, menurutnya sangat penting karena menjadi salah satu faktor penentu masa depan daerah. Baik dari sisi pembangunan fisik, maupun dari tata kelola pemerintahannya yang bersih dan berwibawa.

Sri Puryono juga mengingatkan agar netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pilkada betul-betul dijaga. Dia tidak ingin peristiwa tertangkapnya beberapa ASN karena terlibat dalam pilkada 2015 terulang.

“Tahun 2015 saat pilkada di beberapa kabupaten, ada ASN yang ketangkap. Diproses hukum, kena pidana. Walaupun hanya 1,5 atau dua tahun, kan kasihan, ” tuturnya.

Ia menegaskan, ASN tidak boleh memberikan dukungan kepada pasangan calon. Baik poasangan calon indepen dengan memberikan fotocpy KTP untuk mendaftar di KPU, maupun ikut dalam kampanye.

ASN juga dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Ataupun membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Editor : Ali Muntoha

Baca : BREAKING NEWS : Viar Angkut Cendol Ditabrak Trailer di Terban Kudus, 1 Tewas

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Taman Bajomulyo Juwana Dikembangkan Jadi Objek Wisata

Selengkapnya →