Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Ternyata Ini Penyebab Gaji Pegawai Non PNS STAIN Kudus Belum Dicairkan



Reporter:    /  @ 19:30:55  /  29 September 2017

    Print       Email

Anggota Komisi B DPRD Kudus saat memimpin audiensi antara pegawai Non PNS STAIN Kudus dengan STAIN Kudus di ruang rapat Komisi B DPRD Kudus, Jumat (29/9/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Keluhan gaji para pegawai Non PNS STAIN Kudus yang diadukan ke DPRD, mendapat titik terang. Di luar dugaan, pencairan gaji yang tersendat itu gara-gara kontrak pegawai yang dianggap menyalahi aturan.

“Para pegawai non PNS memiliki kontrak selama lima tahun, dan itu merupakan hal yang salah menurut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Makanya gaji belum bisa dicairkan,”kata Supriyadi, perwakilan STAIN Kudus yang hadir dalam panggilan Komisi B DPRD Kudus, Jumat (29/9/2017).

Menurut dia, kesalahan kontrak tersebut berada di durasi waktu kontrak. Jika mengacu pada KPPN, kontrak pegawai Non PNS harusnya satu tahun. Jika kinerja bagus, kontrak tersebut kembali berlanjut dengan rentan waktu sama, yakni stu tahun.

Aturan tersebut, lanjutnya, diketahui saat ada Irjen datang ke STAIN. Kala itu perwakilan kementerian tersebut menemukan adanya kontrak lima tahun. Atas dasar itu, pihak KPPN tak bisa mencairkan gaji.

”Kalau gaji yang sebelumnya yang sudah cair, itu karena belum adanya temuan. Nah, sekarang sudah tidak bisa cair. Karena Irjen sendiri yang mengaudit dan ditemukan persoalan itu,” ujarnya.

Baca Juga: Belum Gajian, Pegawai Non PNS STAIN Kudus Ngadu ke Dewan

Dia menjelaskan, sebenarnya masih ada cara agar gaji para pegawai Non PNS itu dapat dikeluarkan. Yaitu dengan membuat kontrak baru dengan masa setahun. Hal itulah yang selama ini berlangsung dengan kontrak setahun sekali diperpanjang.

Chofia Nisa, bagian kepegawaian STAIN Kudus mengaku tak tahu adanya kontrak yang berbunyi lima tahun, apalagi sampai ditandatangani pada Januari lalu. Karena dari kepegawaian membuat setahun sekali.

“Memang suratnya dibuat per enam Januari. Tapi selama Januari belum ada tanda tangan kontrak. Dan saya cuti per Juni melahirkan,” jelasnya.

Ia menegaskan, cara paling pas adalah mengikuti aturan dengan kontrak setahun sekali, seperti biasanya. Karena dengan hal itu, maka gaji bisa dicairkan.

“Kami ada 52 tenaga kerja non PNS, 17 diantaranya sudah kontrak ulang dan gajinya sudah keluar. Sedang sisanya belum mau, meski kami sudah bujuk. Dan sekarang mereka mengadu ke Dewan,” jelasnya. 

Mendengar hal itu, Ketua komisi B DPRD Kudus Mukhasiron meminta perkara tersebut segera diselesaikan. Karena jika semakin lama akan semakin besar. Jalan keluar juga dapat dicari, termasuk masalah kontrak.

“Aturannya sudah jelas, silahkan dibicarakan baik-baik, terutama terkait kontrak. Jangan sampai ini menjadi polemik,” tegasnya.

Politisi PKB tersebut menambahkan, dalam aturan yang ada, kontrak setahun sekali itu adalah batasan minimal. Karena itu, ia berharap pihak STAIN bisa mencari jalan tengah dengan konsultasi dengan lembaga di atasnya seperti KPPN.

”Sepertinya tak ada masalah jika lima tahun. Namun bagaimanapun silakan diperbincangkan baik-baik. Kalau dibutuhkan konsultasi, segera. Dengan begitu persoalan ini bisa segera selesai,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

2 Perwira Polres Grobogan Berganti Wajah, Ini Sosoknya

Selengkapnya →