Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Panwaslu Jepara Tuding Pengunduran Andi Rokhmat dari KPU Melanggar Undang-undang



Reporter:    /  @ 13:50:38  /  29 September 2017

    Print       Email

Ketua Panwaskab Jepara Arifin (tengah) didampingi Muntoko divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga (kiri), saat memberikan keterangan kepada awak media. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Pengunduran diri komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara Andi Rokhmat disoal Panwaslu Jepara. Hal itu karena, alasan pengunduran diri komisioner periode 2013-2018 disinyalir melanggar UU No 7/2017. 

Ketua Panwaslu Jepara Arifin mengatakan, berdasarkan Pasal 37 UU No 7/2017 pengunduran diri komisioner KPU baik provinsi maupun kabupaten sebelum masa jabatan habis bisa dilakukan dengan syarat tertentu. 

“Anggota KPU bisa berhenti antarwaktu disebabkan tiga hal yakni meninggal dunia, berhalangan tetap sehingga tak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban atau diberhentikan dengan tidak hormat,” katanya, Jumat (29/9/2017).

Akan tetapi, pengunduran diri Andi Rokhmat diketahui tidak atas alasan-alasan tersebut, melainkan karena diangkat sebagai Direktur Umum Perusda Aneka Usaha. Ia sendiri dilantik oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi pada Senin (25/9/2017). 

Arifin menyatakan, pengunduran diri Andi sama sekali tidak memenuhi satu diantara tiga klausul pada Undang-Undang Pemilu.

“Memang ada informasi dia mengundurkan diri sebagai komisioner. Kita juga sudah berkirim surat ke KPU Jepara namun belum mendapatkan respon. Karena belum ada surat resmi terkait itu maka kita juga belum percaya. Terlebih jika mengacu UU pemilu yang baru, tidak ada pasal yang menyatakan tentang pengunduran diri. Disampung itu, pengunduran diri komisioner KPU kabupaten/kota harus dilakukan oleh KPU RI,” tambahnya.

Dirinya menambahkan, kedudukan Andi Rokhmat yang kini menjabat Direktur Umum Perusda Jepara disinyalir bertentangan dengan pasal 21 UU Pemilu. Pada peraturan tersebut diatur, anggota KPU dilarang menduduki jabatan politi, jabatan pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara atau daerah selama masa jabatan. 

“Oleh karenanya, kami sudah melayangkan surat ke bupati Jepara. Kami sampaikan adanya potensi pelanggaran terkait pelantikan itu. Kalau nanti hasil kajian memang menguatkan ada pelanggaran, kami akan mendesak pemkab agar membatalkan pelantikan Andi Rokhmat sebagai direktur perusda,” tegasnya. 

Editor: Supriyadi

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

2 Perwira Polres Grobogan Berganti Wajah, Ini Sosoknya

Selengkapnya →