Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Grobogan  >  Artikel ini

Butuh Data Pelengkap, Kejaksaan Grobogan Panggil PPK Proyek Pasar Perdesaan di Mojoagung



Reporter:    /  @ 17:14:14  /  13 September 2017

    Print       Email

Proyek pasar perdesaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar belum bisa dimanfaatkan pihak desa Mojoagung. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan pasar di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung.

Setelah melakukan pengecekan lapangan beberapa hari lalu, agenda pemeriksaan dilanjutkan dengan memanggil pejabat pembuat komitmen (PPK) Pasar Perdesaan dari dana Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut.

Kajari Grobogan Edi Handojo mengatakan, pemeriksaan PPK diperlukan untuk mendapatkan data terkait proyek pembangunan pasar itu. Pihaknya, sudah berupaya mencari data di desa dan dinas terkait di Grobogan tetapi tidak punya.

”Proyek tersebut berasal dari kementrian. Semua tahapan perencanaan, lelang dan pelaksanaan merupakan ranah kementrian,” katanya, Rabu (13/9/2017).

Pemanggilan PPK sudah pernah dilakukan sekali namun tidak dipenuhi dengan alasan sakit. Saat ini, pihaknya segera melayangkan pemanggilan kali kedua terhadap PPK tersebut.

Edi mengatakan, penyelidikan digelar setelah dinilai ada kejanggalan dalam proyek Pasar Kawasan Perdesaan tersebut. Seperti, proyek itu tetap diperbaiki meski batas masa perawatan telah berakhir.

Menindaklanjuti indikasi kejanggalan itu, pihak Kejari bahkan sudah turun ke lapangan. Tujuannya untuk memulai penyelidikan dengan memeriksa kekuatan dan volume bangunan. Saat melangsungkan pemeriksaan lapangan, sejumlah jaksa didampingi petugas UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Grobogan.

”Saat ini, kami masih dalam proses pengumpulan data. Belum sampai pada kesimpulan adanya kesalahan dari proyek tersebut,” jelas.

Selain itu, proses pembangunan dinilai tidak transparan. Indikasinya, dokumen rancangan anggaran biaya (RAB) dan desain bangunan tidak disampaikan kepada desa dan dinas terkait di Grobogan.

Proyek dari kementerian ini nilai anggarannya sekitar Rp 1,2 miliar. Proyek yang selesai  dikerjakan akhir tahun 2016 itu, belum bisa dimanfaatkan pihak desa sampai saat ini.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Grobogan Bangun Setyabudi menambahkan, pihaknya belum bisa menghitung kerugian negara, karena data kontrak kerja belum diperoleh. Kondisi itulah yang menyebabkan pemeriksaan terhadap PPK mendesak untuk dilakukan.

Menurutnya, dokumen tersebut diperlukan untuk mengetahui waktu pelaksanaan kontrak. Selain PPK, pemeriksaan akan dilakukan terhadap orang lain yang jadi subkontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut.

Kepala Desa Mojoagung Susanawati mengatakan, dalam proyek kementerian ini, pihak desa hanya menyediakan lahan seluas 50 x 50 meter persegi. Semua anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dikendalikan dari pihak kementerian.

Meski sudah rampung, sampai saat ini proyek tersebut belum diserahterimakan kepada pihak desa. Dia menolak menerima proyek, karena ada kerusakan pada sejumlah bangunan.

Selain itu, luas kios dan jumlahnya tidak sesuai usulan. Sebelumnya, lahan itu ditempati 17 pedagang dengan luas tiap kios 4×4 meter persegi. Namun saat proyek dikerjakan, pihak kontraktor hanya membangun delapan kios dengan ukuran 2×2 meter persegi.

Editor: Supriyadi

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

BERITA PILIHAN SEPEKAN : Mobilio Tergilas Kontainer sampai Polisi Nyamar Hanya Demi Tangkap Penghina Presiden dan Agama

Selengkapnya →