Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Grobogan  >  Artikel ini

24 Mobil Dinas Anggota DPRD Grobogan Ditarik dan Dikembalikan ke Pemkab



Reporter:    /  @ 17:04:58  /  12 September 2017

    Print       Email

Staf dari BPPKAD Grobogan sedang memeriksa kondisi mobil dinas anggota DPRD yang ditarik, Selasa (12/9/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Mobil dinas yang selama beberapa tahun terakhir digunakan anggota DPRD Grobogan akhirnya resmi ditarik penggunaannya. Selanjutnya, mobil dinas tersebut dikembalikan ke Pemkab Grobogan.

Dari pantauan di halaman kantor DPRD Grobogan, terlihat sejumlah staf dari BPPKAD setempat sedang memeriksa kondisi mobil dinas yang ditarik, Selasa (12/9/2017). Hampir semua sudut mobil diperiksa dengan teliti guna mengetahui kondisi terkini.

Tidak hanya bagian luar saja, tetapi juga bagian dalam mobil diperiksa. Mulai jok, bagasi hingga ruang mesin dan fasilitas yang ada didalam kendaraan. Pemeriksaan juga dilakukan pada surat kendaraan dan pajaknya.

“Mobil dinas itu nanti akan langsung disalurkan ke sejumlah SKPD yang membutuhkan. Saat ini sedang kita cek untuk mengetahui kondisi kendaraan,” ungkap Kabid Aset Daerah BPPKAD Grobogan Ambang Prangudi Margo.

Sekretaris DPRD Grobogan Pangkat Djoko Widodo menyatakan, jumlah mobil dinas yang ditarik ada 24 unit. Terdiri dari 10 unit Toyota Avanza keluaran tahun 2015 dan 14 unit Toyota Rush edisi tahun 2010.

“Mobil dinas yang ditarik selama ini digunakan oleh alat kelengkapan dewan, seperti ketua fraksi, ketua komisi. Untuk mobil dinas pimpinan dewan belum ditarik, nanti setelah yang ini selesai,” jelasnya.

Penarikan mobil dinas itu dilakukan seiring adanya peraturan terbaru yang didalamnya mengatur pemberian tunjangan transportasi bagi anggota DPRD mulai bulan September ini. Pemberian tunjangan transportasi tertuang dalam Perda tentang Hak-hak anggota dan pimpinan DPRD Grobogan yang sudah disetujui dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Pangkat menyatakan, Perda baru mengenai hak-hak anggota dan pimpinan DPRD saat ini belum bisa direalisasikan. Kendalanya, sampai sekarang belum ada peraturan bupati untuk dasar pelaksanaan Perda baru tersebut.

“Peratuan bupati belum turun. Jadi, untuk gaji anggota dan pimpinan DPRD bulan September ini belum dibayarkan. Nanti, gaji akan dirapel dua bulan sekaligus dan akan dibayarkan pada bulan Oktober,” jelasnya.

Editor: Supriyadi

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Pelaku Korupsi Tidak Bisa Dipandang dari Latar Belakangnya, Begini Penjelasannya

Selengkapnya →