Loading...
You are here:  Home  >  Info Metro  >  Info DPRD  >  Artikel ini

Mobil Dinas Anggota DPRD Jateng Diganti “Uang Saku” Rp 18 Juta Per Bulan



   /  @ 10:07:04  /  11 September 2017

    Print       Email

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Semarang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah bakal sangat tersenyum gembira. Mulai Oktober 2017 mendatang, gaji mereka dipastikan naik hampir 100 persen.

Gaji yang semula mereka terima per bulan antara Rp 31 – 35 juta, bakal naik drastis mencapai Rp 59 juta per bulan. Hal ini sesuai dengan telah disahkanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017.

Realisasi perda ini tinggal menunggu peraturan gubernur (pergub) yang penyusunananya harus selesai pada September 2017 ini. Sehingga pada Oktober 2017 mendatang, setiap anggota DPRD Jateng sudah mendapatkan gaji dengan angka baru.

Tak hanya itu, gaji yang mereka terima juga bakal berlipat karena mendapat rapelan gaji sejak bulan Agustus 2017. Pasalnya, aturan gaji dewan yang baru ini berlaku sejak perda ditetapkan, yakni Agustus 2017 lalu.

“Kalau Pergub sudah jadi, maka hak-hak anggota dewan langsung dibayarkan. Jadi nanti dirapel mulai sejak disahkannya Perda sampai dikeluarkannya Pergub, kan Perda disahkan Agustus lalu,” kata Sekretaris DPRD Jateng, Indra Surya kepada wartawan.

Indra mengatakan, sesuai PP 18, ada tiga poin tentawng kenaikan gaji anggota dewan. Yakni kenaikan tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi dan informasi, tunjangan perumahan, serta kemudahan dalam penggunaan dana reses.

Baca : Sering Hadiri Kawinan, Ketua DPRD Jateng Anggap Wajar Tunjangannya Naik

Setelah adanya PP 18 dan Perda itu, maka sesuai taksiran dalam pengajuan draf Pergub nantinya menjadi sekitar Rp 59 juta peranggota. “Sehingga kenaikannya hampir 100 persen,” ujarnya.

Untuk tunjangan transportasi, mobil dinas yang sebelumnya digunakan anggota dewan akan ditarik. Sebagai gantinya, mereka akan mendapat ”uang saku” berupa tunjangan transportasi.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI maka nominal tunjangan transportasi adalah Rp 17,5 juta perbulan, namun itu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Tetapi pada taksiran draf pergub yang diajukan ke gubernur, nominalnya sejumlah Rp 18 juta peranggota perbulan.

Untuk tunjangan komunikasi dan informasi, terjadi kenaikan yang signifikan. Jika selama ini peranggota menerima sekitar Rp 9 juta perbulan, nantinya menjadi Rp 21 juta perbulan. Namun kepastiannya masih menunggu hasil kajian oleh tim appraisal.

Begitu juga dengan tunjangan perumahan. Selama ini perbulan Ketua DPRD menerima sejumlah Rp 27,5 juta, Wakil Ketua DPRD sejumlah Rp 25 juta, Anggota sejumlah Rp 20 juta. Sedangkan kenaikannya, menurut Indra, belum dapat diketahui karena masih menunggu hasil kajian oleh tim appraisal dari Undip Semarang. Pekan ini hasilnya diperkirakan sudah keluar.

Dalam APBD Perubahan 2017 Pemprov Jateng menganggarkan sekitar Rp 15 miliar untuk keuangan DPRD ini, yang dimulai Agustus hingga Desember 2017.

Editor : Ali Muntoha

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Tak Punya IMB, Pemilik Kos di Kawasan Kampus UMK Dipanggil Satpol PP

Selengkapnya →