Loading...
You are here:  Home  >  Info Metro  >  Artikel ini

Ganjar : Tak Mau Digelitiki Agar Tak Korupsi, Ya Pakai OTT



   /  @ 15:08:10  /  8 September 2017

    Print       Email

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta peran akademisi untuk ikut membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Caranya yakni dengan ikut mengawasi serta mengarahkan agar para pejabat, termasuk di daerah gar tidak melakukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

”Kita minta sosiolog dan psikolog Undip bisa gelitiki (menggelitik) telinga, hati, dan pikiran mereka (pejabat daerah) bagaimana cara menginternalisasikan (integritas) agar mereka mau (berintegritas). Atau kalau memang tidak mau, ya pakai OTT (operasi tangkap tangan KPK),” kata Ganjar.

Hal ini dikatakan Ganjar di sela-sela penandatanganan MoU Center of Excellence dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan  (BPKP), di kantor Gubernur Jateng, Jumat (8/9/2017).

Mantan anggota DPR RI ini menyebut sociological dan psychological effect untuk melawan KKN ternyata penting untuk didorong. Di sinilah menurut dia, peran dari para pakar dan akademisi di perguruan tinggi sangat dibutuhkan.

Ia menyebut, upaya yang dilakukan Pemprov Jateng untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah dengan membangun komite integritas dan publikasi LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara).

Baca : Wali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

Bahkan menurutnya, KP memberikan penghargaan kepada pemprov atas pengendalian gratifikasi terbaik, melalui komitmen tersebut.

“Prestasi ini lumayan dan teman-teman kita minta untuk menularkan. Tapi ada beberapa yang kita tulari tidak mau. Seperti Kebumen, Klaten, dan Kota Tegal,” ujarnya.

Seperti diketahui Wali Kota Tegal (nonaktif) Siti Masitha, beberapa waktu lalu kena OTT KPK, atas dugaan kasus suap. Sebelumnya Bupati Klaten (nonaktif) Sri Hartini juga terkena operasi dari komisi antirasuah tersebut atas kasus jual beli jabatan.

Baca : Wali Kota Tegal Kena OTT KPK, Begini Reaksi Gubernur Ganjar

Sementara Kepala BPKP Ardan Adiperdana menjelaskan, Center of Excellence bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan penyebaran best practice proses akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang ditempuh melalui riset, pengembangan metodologi, dan bentuk diseminasi lainnya.

“Ini melibatkan BPKP, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dengan dukungan Asian Development Bank melalui program State Accountability Revitalization (STAR). Program ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas melalui pengembangan sumber daya manusia, penguatan sistem, diklat serta perbaikan sistem akuntabilitas dan pengawasan,” terangnya.

Editor : Ali Muntoha

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Ini Identitas Pemotor Tewas pada Kecelakaan di Jalan Inspeksi Bendung Klambu Grobogan 

Selengkapnya →