MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Kejari Grobogan Periksa Kekuatan dan Volume Bangunan Pasar Desa Mojoagung

313
Jaksa Kejaksaan Negeri Grobogan didampingi petugas UPTD Laboratorium Dinas PUPR Grobogan memeriksa bangunan Pasar Kawasan Perdesaan di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, GroboganPihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan mulai mencermati proyek pembangunan pasar di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung.

Tindakan itu dilakukan menyusul adanya sorotan dari berbagai pihak karena munculnya beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Menindaklanjuti indikasi kejanggalan itu, pihak Kejari bahkan sudah turun ke lapangan. Tujuannya untuk memulai penyelidikan dengan memeriksa kekuatan dan volume bangunan.

Saat melangsungkan pemeriksaan lapangan, sejumlah jaksa didampingi petugas UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Grobogan.

“Saat ini, kami masih dalam proses pengumpulan data. Belum sampai pada kesimpulan adanya kesalahan dari proyek tersebut,” jelas Kajari Grobogan Edi Handojo, Kamis (7/9/2017).

Edi mengatakan, penyelidikan digelar setelah dinilai ada kejanggalan dalam proyek Pasar Kawasan Perdesaan dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut. Seperti, proyek itu tetap diperbaiki meski batas masa perawatan telah berakhir.

Selain itu, proses pembangunan dinilai tidak transparan. Dokumen rancangan anggaran biaya (RAB) dan desain bangunan tidak disampaikan kepada desa dan dinas terkait di Grobogan.

Informasi yang didapat menyebutkan, proyek dari kementerian ini nilai anggarannya sekitar Rp 1,2 miliar. Proyek yang selesai  dikerjakan akhir tahun 2016 itu, belum bisa dimanfaatkan pihak desa sampai saat ini.

Kepala Desa Mojoagung Susanawati mengatakan, dalam proyek kementerian ini, pihak desa hanya menyediakan lahan seluas 50 x 50 meter persegi. Semua anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dikendalikan dari pihak kementerian.

Meski sudah rampung, sampai saat ini proyek tersebut belum diserahterimakan kepada pihak desa. Dia menolak menerima proyek, karena ada kerusakan pada sejumlah bangunan.

Selain itu, luas kios dan jumlahnya tidak sesuai usulan. Sebelumnya, lahan itu ditempati 17 pedagang dengan luas tiap kios 4×4 meter persegi. Namun saat proyek dikerjakan, pihak kontraktor hanya membangun delapan kios dengan ukuran 2×2 meter persegi.

Editor: Supriyadi

United Futsal Pc

Ruangan komen telah ditutup.