Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Jangan Kaget, Ini Komponen yang Membuat Gaji Anggota DPRD Jepara Naik



Reporter:    /  @ 15:58:44  /  5 September 2017

    Print       Email

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Gaji anggota DPRD Jepara naik tahun ini. Lalu komponen apa saja yang akan mengalami kenaikan?

Sebelumnya perlu diketahui, gaji anggota dewan Jepara sebelum naik mencapai Rp 18 juta perbulan. Itu meliputi uang representatif, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi intensif.

Namun berdasar peraturan baru yakni Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang merujuk pada PP no 18/2017 gaji anggota dewan dimungkinkan akan naik dua kali lipat. Alasannya, amanah PP tersebut menegaskan bagi daerah yang tak memberikan sarana transportasi maka harus memberikan uang transportasi. 

Disamping itu, ada tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan tunjangan perumahan yang akan mengalami penyesuaian.

Baca Juga: Catat! Ini Janji yang Akan Dilakukan Anggota Dewan Jepara Setelah Gaji Mereka Naik

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara Anwar Haryono menyebut untuk tunjangan komunikasi intensif dan reses akan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Bagi daerah yang berkemampuan keuangan tinggi besaran tunjangannya adalah tujuh kali uang representasi Ketua DPRD. Sedangkan untuk daerah berkemampuan sedang dan rendah, masing-masing adalah lima kali dan tiga kali dari uang representasi ketua DPRD. 

Adapun, besaran uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati Jepara. Menilik Keppres no 68/2011, gaji pokok bupati/walikota sebesar Rp 2,1 juta.

Baca Juga: Dewan Bilang Gaji Mereka Sudah Layak, Jadi Tidak Terpikir Naik

“Untuk menentukan kemampuan kita, maka kami berkonsultasi ke Kemendagri. Berdasarkan konsultasi tersebut, kita termasuk yang tinggi. Sehingga untuk tunjangan komunikasi dan reses besarannya adalah tujuh kali dari uang representasi,” katanya, Selasa (5/9/2017). 

Sementara untuk tunjangan transportasi dan perumahan Pemkab Jepara masih menunggu Peraturan Gubernur. Anwar mengatakan, besaran kedua tunjangan tersebut harus berada di bawah DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

Selain itu, untuk besaran tersebut ia juga menggunakan mekanisme penaksir harga atau appraisal

“Untuk pencairannya masih menunggu Peraturan Bupati Jepara. Namun demikian karena Perda Sudah disahkan akhir Juli lalu maka gaji anggota dewan telah menggunakan mekanisme baru pada bulan Agustus. Nanti pemberiannya akan dilakukan dengan dirapel,” urainya. 

Editor: Supriyadi

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Jelang Libur Akhir Tahun, Pantai Kartini Siapkan Personel Tambahan

Selengkapnya →