Loading...
You are here:  Home  >  Info Jateng  >  Artikel ini

Mereka yang Disakiti Wali Kota Tegal Pesta Cukur Gundul dan Sujud Syukur



   /  @ 15:26:33  /  30 Agustus 2017

    Print       Email

Sejumlah aktivis dan PNS Kota Tegal melakukan potong gundul. (Grup WhatsApp)

MuriaNewsCom, Tegal – Sejumlah kalangan melakukan pesta cukur gundul usai KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha. Warga melakukannya pada Rabu (30/8/2017). Hal itu sebagai wujud rasa syukur mereka. Sebab, mereka merasa tidak puas dengan kepemimpinan Masitha, atau Bunda Sitha.

Sebagian besar mereka adalah para PNS atau Aparat Sipil Negara (ASN) Kota Tegal yang menggelar aksi cukur gundul di depan rumah dinas Wali Kota Tegal, kompleks balai kota. Adapun pemotongan rambut langsung dilakukan oleh salah satu pemilik kios pangkas rambut Salafudin (50). Setelah Salafudin mencukur rambut mereka, para PNS dan kalangan aktivis berfoto, dengan pose mengepalkan tangan ke atas.

Bowo Laksono, salah satu PNS di Kota Tegal mengatakan, aksi potong rambut merupakan bentuk rasa gembira, karena KPK menangkap Siti Masitha, Selasa (29/8/2017) petang.  Sejak tadi malam hingga siang ini, para PNS meluapkan rasa senangnya atas penangkapan Bunda Sitha.

Bowo menceritakan bahwa selama kepemimpinan Bunda Sitha, sering muncul keresahan di internal PNS. Dia mengaku terkena imbas dari kesewenang-wenangan wali kota. “Gara-garanya saya ikut Imam Badarudin yang dinonjobkan oleh wali kota dan akhirnya dimutasi kerjanya,” katanya.

Sebelum dimutasi dia bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, pimpinan Imam Badarudin. Karena dianggap kritis, Imam di-non-job-kan oleh Wali Kota Tegal. Tindakan itu menimbulkan reaksi dari Bowo dengan melontarkan kritikan kepada wali kota. Tidak lama kemudian Bowo juga dipindahtugaskan sebagai staf di Kelurahan Panggung.”Sekarang di staf Kelurahan Panggung,” kata Bowo.

Wakil Wali Kota Tegal, Nursoleh membenarkan adanya PNS yang di-non-job oleh Sitha.  Tercatat, ada 10 ASN Eselon II dan 5 ASN Eselon III Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, di-non-job-kan setelah menerima Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tegal tentang Penjatuhan Pelanggaran Disiplin.

Khaerul Huda (tengah) memperlihatkan rambutnya yang gundul di depan rumah dinas Wali Kota Tegal Bunda Sitha. (Grup WhatsApp)

 

Para ASN yang di-non-job merasa tidak melanggar disiplin, mereka akhirnya menggugat Wali Kota Tegal ke PTUN Semarang. Perkara itu dimenangkan termohon, yaitu Khaerul Huda dan kawan-kawan. Lalu wali kota banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, wali kota kalah lagi. Di tingkat kasasi ke MA, wali kota pun kalah sehingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Lagi-lagi kalah, PK ditolak.

Kekalahan telak yang dialami wali kota, menyusul keluarnya amar putusan Tolak Peninjauan Kembali (PK) dengan pemohon Wali Kota Tegal dan termohon Khaerul Huda dkk atas putusan PTUN Semarang Nomor : 042/G/2015/PTUN.SMG tertanggal 23 Desember 2015 jo Putusan PTTUN Surabaya Nomor: 100/B/2016/PT.TUN.SBY tertanggal 8 Juni 2016, maka wali kota harus menempatkan 9 ASN yang di-non-job ke posisi jabatan semula, atau jabatan yang setara. Namun perintah itu tidak digubris oleh wali kota.

Baca jugaWali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

Mantan Kabag Humas Pemkot Tegal Khaerul Huda ini mengaku hampir tiga tahun berjuang. Tapi hingga KPK menangkap wali kota, perintah pengadilan itu tak pernah dipatuhi Sitha. Sehingga setelah mendengar bahwa Siti Mashita ditangkap KPK, para ASN non-job datang ke balai kota bergabung dengan para aktivis.

Selang beberapa saat, para ASN non-job pun melakukan doa bersama, serta melakukan sujud syukur. “Ya, kami bersyukur, bahwa kejumawaan wali kota tidak terbukti. Ketidakpatuhanya kepada hukum, tidak bisa mengelah ketika berurusan dengan KPK,” katanya.

Saat ini atau selama kepemimpinan Masitha,lanjut Khaerul, tata kelola pemerintahan kacau. Rusaknya tata kelola pemerintahan Kota Tegal, bisa dilihat dengan adanya 17 pelaksana tugas (Plt) di 17 Dinas. Sepanjang sejarah tidak ada di daerah manapun yang punya belasan Plt, padahal banyak pejabat yang bisa menduduki.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Presiden Jokowi Bakal Hadiri MQK ke-VI di Ponpes Balekambang Jepara

Selengkapnya →