Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Kukuh Tolak Kebijakan Lima Hari Sekolah, Bupati Rembang Siap Terima Konsekuensi Apapun



Reporter:    /  @ 16:07:54  /  26 Juli 2017

    Print       Email

Bupati Rembang Abdul Hafidz saat halal bihalal bersama keluarga PGRI di Kaliori. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Bupati Rembang  Abdul Hafidz masih bersikukuh dengan pendiriannya yaitu tidak setuju dengan kebijakan lima hari sekolah.

Hal itu disampaikannya di hadapan para guru se-Kecamatan Kaliori saat menghadiri acara halal bihalal keluarga PGRI Kaliori di gedung PGRI Kaliori kemarin.

Bupati mengungkapkan, keberadaan sekolah ini lebih banyak di pedesaan yang dari segi karakteristik dan ekonomi masyarakatnya tidak seperti di kota. Ia menambahkan, ada tiga alasan sehingga dirinya masih tidak setuju dengan kebijakan lima hari sekolah. Tiga alasan itu ditinjau dari sisi sosial, ekonomi, budaya dan agama.

“Saya satu- satunya bupati yang tidak setuju lima hari sekolah. Pertimbangan ekonomi yang semula siswa SMP dan SD dikasih uang saku Rp 2000,bisa menjadi  Rp 10 ribu. Bisa memang, tapi petani yang tanahnya cuma seperempat hektare, kira- kira malah nanti utang. Ini menurut hemat saya sama saja negara memproduksi kemiskinan,” ujarnya.

Lebih lanjut kata bupati, dari pertimbangan sosial banyaknya jumlah buruh di Indonesia menambah dampak negatif, karena dua hari libur yang justru rawan menambah kenakalan remaja. Pasalnya di hari Sabtu, banyak buruh yang masih masuk kerja, sehingga anak rawan tanpa pengawasan orang tua.

Dilihat dari pertimbangan agama, lima hari sekolah juga mengancam keberadaan sekira 1.400 TPQ dan madrasah yang ada di Rembang.

“Jika lima hari sekolah untuk menajamkan pendidikan karakter anak. Ya sudahlah pendidikan di  madrasah  itu juga merupakan penajaman pendidikan karakter. Inilah alasan kuat saya menilai tidak pas kalau sekolah lima hari,” tuturnya.

Ia siap menerima konsekuensi atas sikapnya terkait menolak kebijakan lima hari kerja, hal tersebut ditegaskan bukan bentuk perlawanan kepada menteri. Ia mengaku senang, sekarang sikap penolakan juga ditunjukan Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Ia hanya ingin memperjuangkan kepentingan rakyatnya, hal tersebut pun langsung mendapat apresiasi dari para guru yang hadir.

Belum lagi dari segi transportasi di wilayah desa, rata- rata anak SMP ke sekolah naik angkutan ataupun numpang . Ketika pulang sore maka menimbulkan permasalahan tambahan, karena angkutan atau tumpangan sudah tidak ada.

Secara terpisah, Mulyadi warga Desa Baturno, Sarang sependapat dengan sikap dari bupatinya. Menurutnya, jika sekolah lima hari justru akan menghilangkan keseimbangan pendidikan pengetahuan formal dan agama.

“Saya tidak setuju lima hari sekolah tingkat SD dan SMP, karena biasanya enam hari sekolah kan sorenya bisa sekolah di madrasah. Lima hari sekolah nanti keseimbangan ilmunya tidak ada, ilmu dunia di sekolah dan ilmu untuk akhirat di  madin. Belum lagi pulangnya sore otomatis uang sakunya bertambah, itu memberatkan orang tua,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Jepara Dapat Jatah Rehab RTLH Dari Pemprov Sebanyak 568 Unit

Selengkapnya →