Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Cantrang Dilarang, Ribuan Nelayan Demo di Istana Negara



Reporter:    /  @ 16:22:29  /  11 Juli 2017

    Print       Email

Ribuan nelayan melakukan aksi unjuk rasa di di depan Istana Kepresidenan. (Istimewa)

MuriaNewsCom,Rembang – Ribuan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Istana Negara Selasa (11/7/2017). Mereka menuntut pencopotan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai buntut kebijakan pelarangan cantrang bagi para nelayan.

Sambil membawa spanduk dan bendera merah putih, para nelayan menyerukan agar Presiden Joko Widodo segera mencopot Susi dari jabatannya. Sejumlah nelayan juga terlihat mengusung keranda berisi tiruan jenazah.

Tak ketinggalan, sekitar seribu nelayan dari Kabupaten Rembang juga ikut ambil bagian dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Lestari Priyanto, nelayan dari Rembang mengatakan, semula mereka melakukan aksi di kawasan bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, kemudian bergerak menuju kawasan Istana Negara. Mereka melintas melalui jalur dalam Monas.

“Tuntutan utamanya yakni supaya pemerintah melegalkan cantrang di Indonesia, tanpa ada pembatasan bobot atau kapasitas kapal,” katanya.

Nelayan juga mendesak nelayan yang ditangkap oleh pihak terkait, gara – gara tuduhan melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, segera dibebaskan.

Dari informasi yang ada sebanyak 15 orang perwakilan nelayan dipersilakan masuk ke dalam Istana Negara, untuk menyampaikan aspirasi.

Terpisah, anggota DPRD Rembang dari Fraksi Partai Gerindra Yudianto akan mendukung penuh langkah para nelayan cantrang supaya bisa memenuhi keinginannya, yakni agar nelayan cantrang dibebaskan untuk beroperasi.

Ia menilai, pelarangan cantrang di Indonesia akan bisa membuat nelayan cantrang yang ada di Jawa khususnya di Rembang akan bisa kehilangan mata pencaharian.

“Sebenarnya DPR pusat itu juga sudah menganggarkan kepada kementerian supaya bisa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap cantrang. Akan tetapi mereka tidak melakukannya, dan kementerian melarang cantrang itu bukan berdasarkan penelitian namun berdasarkan egonya,” paparnya.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

DPC PDIP Kudus Buka Penjaringan Calon Bupati

Selengkapnya →