Loading...
You are here:  Home  >  Opini Warga  >  Artikel ini

Benarkah Anak Kurang Mampu Dilarang Sekolah?



   /  @ 15:49:34  /  30 Mei 2017

    Print       Email

Farid Jaelani, Alumni Madrasah Assalam, Kabupaten Kudus

PENDIDIKAN merupakan alat ampuh untuk pemutus kebodohan. Tak hanya itu pendidikan juga sangat penting bagi sebuah bangsa. Sebab, maju atau tidaknya sebuah bangsa itu tergantung pada tingkat pendidikan serta kualitas sumber daya manusianya. Selain itu juga pendidikan merupakan senjata penanggulangan kemiskinan baik jangka panjang maupun menengah.

Menurut Prof H Mahmud Yunus, pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan peningkatan, keilmuan, jasmani dan akhlak. Sehingga secara bertahap dapat mengantarkan si anak kepada tujuannya yang paling tinggi.                                                

Berbicara tentang pendidikan, memang benar pendidikan seharusnya sudah tidak asing di telinga anak Indonesia. Namun pada kenyataan anak di Indonesia masih ada yang belum mendapatkan pendidikan sama sekali terutama di daerah  pelosok desa. Padahal anak merupakan generasi emas bagi tonggak kejayaan Indonesia.

Selain  itu anak merupakan masa depan bangsa dan negara. Dengan demikian pemerintah sebaiknya benar-benar memperhatikan kualitas pendidikan bahkan harus merata tidak ada kesenjangan baik di desa maupu di kota.

Dengan merealisasikan program tersebut maka  dibutuhkan kerja sama antara orang tua, guru ataupun pemerintah. Di ASEAN, Indonesia termasuk negara yang penggaran pendidikannya lebih tinggi dari pada negara lain. Namun pada kenyaatan Indonesia masih ada warganya yang kekurangan dalam hal pendidikan.

Tingginya biaya pendidikan di Indonesia membuat kalangan menengah ke bawah tidak dapat menjangkaunya. Melihat kondisi anak pedesaan yang hidup di perkotaan harus rela banting tulang untuk mencari biaya tambahan hanya untuk mempertahan hidupnya.  Selain itu, bagi anak pedesaan yang tak mampu mengejar kerasnya hidup di perkotaan, maka akan tereleminasi bahkan ia rela harus menyisihkan uang jajannya.

Apakah ini yang dinamakan pendidikan merata?Pendidikan memang hak setiap warga negara. Lantas bagaimana nasib anak desa yang ingin sekolah atau melanjutakan studinya? pendidikan di negeri surga ini seolah- olah hanya dimiliki oleh orang elite saja.

Bermodalkan kemampuan ekonomi yang lebih ditambah dengan kecerdasan berpikir tinggi. Merupakan  hal pendukung pendidikan yang lebih cerah. Orang tua mereka yang berpenghasilan lebih, dapat menyekolahkan anaknya  terutama sekolah yang favorit dengan sarana dan prasarana yang lengkap, ditambah lagi guru yang lulusan luar negeri yang dijamin keprofesionalnya.

Lain halnya, dengan anak biasa yang hidup pas-pas. Mereka mati-matian bersekolah hanya saja terbengkalai dengan biaya.                                                     

 

Tentang Anak Desa                                                                      

Anak desa merupakan anak yang tinggal di hamparan desa atau tinggal jauh dari perkotaan. Berbicara tentang anak desa tentu perlu yang disoroti adalah pendidikanya. Anak desa tentunya perlu sekali pembinaan pendidikan. Melihat aktivitasnya tentunya sangat berbeda dengan aktivitas anak kota. Aktivitas anak desa, biasanya pergi ke ladang setelah pulang sekolah. Kadang-kadang, seharian penuh berada di ladang. Artinya bahwa, waktu untuk belajar mereka tidak lagi punya. Bahkan mereka kadang tidak sempat sekolah hanya untuk menyisihkan waktunya untuk di ladang.

Melihat aktivitas anak desa tentunya miris, tentang waktu pembagiannya untuk belajar. Hal ini memang sikap dari kedua orang tuanya yang kurang perhatian terhadap pendidikan anaknya. Kadang jika anak tersebut tidak membantu kedua orang tua, ia tidak akan diberi makan oleh orang tuanya.  Hal tersebut tidak menafikan bahwa orang tuanya tidak memperhatikan waktu belajarnya. Artinya, anak tak bisa sekolah jika mereka tidak mau ke ladang atau ke sawah.

Alhasil, alih-alih membuka mata pelajaran sekolah yang lalu atau mengerjakan PR pada hari semalam, justru anak langsung bergegas tidur karena kelelahan. Betapa perihnya anak yang serba kekurangan terutama di desa. Mereka bisa sekolah, kalau dia harus pergi ke ladang. Berbeda dengan anak perkotaan, mereka tak lagi menopang beban hidup atau perkonomian keluarga. Mereka disuguhi hanya belajar dan bermain. Jika mereka kurang puas dengan pelajaran di sekolah, mereka bisa ikut bimbingan belajar.                  

Dengan demikian para orang tua harus benar-benar memperhatikan anaknya. Generasi emas Indonesia itu datang dari berbagai lapisan, tak hanya dari anak perkotaan. Tapi anak desa pun bisa berprestasi bahkan bisa mengalahkan anak perkotaan.                       

 

Pendidikan Mahal

Mahalnya pendidikan di Indonesia merupakan kabar yang tidak asing lagi. Berbagai keluhan masyarakat tentang mahalnya menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi, kadang masih melekat erat di desa. Tak hanya itu kadang ada kabar tak mengenakan tentang rusaknya bangunan sekolah, bahkan ada sekolah yang kekurangan ruang belajar dan minim tentang sarana dan prasarana.

Padahal jika dilihat APBN, pemerintah selalu menganggarkan dana untuk pendidikan 20%. Anggaran tersebut justru paling besar dari pada anggaran-anggaran lainnya. Entah apa yang menyebabakan mahalnya pendidikan di Indonesia, sehingga masih ada rakyat Indonesia yang buta huruf dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi.  Padahal pendidikan gratis  telah diamati oleh masyarakat jasa sektor pendidikan sebagai hak sosial, ekonomi dan budaya yang seharusnya difasilitasi oleh pemerintah.           

Pembayaran pajak oleh rakyat kepada pemerintah seharusnya mampu memberikan suplai dana keringan pendidikan. Tapi pada kenyataannya, pajak yang setiap tahunnya dibayarkan kini tak ada hasil untuk keringanan pendidikan. Seharusnya masyarakat yang membayar pajak dapat subsidi oleh pemerintah, ketika mereka menyekolahkan ke sekolah negeri.            

Menurut deret ukur, bahwasanya pendidikan saat ini semakin mahal, tapi tidak ada jaminan kualitas tersendiri. Begitu sebaliknya jikalau itupun murah pasti kualitas tidak menjadi jaminan. Hal ini dirasa tidak sebanding dengan apa yang sudah ada di masyarakat mengeluarkan pajak setiap tahunnya tapi pendidikan masih tak menjadi jaminan.

Kecurangan-kecurangan  birokrasi dalam pengelolaan dana anggarannya masih misteri .Diduga, itu akibat praktik korupsi. Pihak sekolah pun kadang masih haus dengan uang yang seharusnya ia berikan pada anak didiknya. Tapi pada kenyataannya masih ada pihak sekolah yang membebani biaya sekolah, padahal biaya itupun sudah ditanggung oleh pemerintah.

Alhasil, keterbukaan dalam peran pengelolaan dana  pendidikan perlu dipertanggung jawabkan. Sebab, masih banyak anak- anak pinggiran yang mempunyai cita- cita setinggi langit. Jangan sampai mimipi itu hilang begitu saja hanya karena terbengkalai dana. Sebab maju atau tidaknya negeri ini  ada di tangan generasi penerusnya.

 

Beasiswa Yang tak Tepat sasaran

Mendapat beasiswa merupakan dambaan semua orang . Tapi lain ceritanya dengan besiswa yang khusus untuk kaum miskin. Beasiswa miskin selalu menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Tentunya dengan beasiswa tersebut yang layak menerima adalah kaum miskin. tapi pada kenyataannya yang menerima adalah kaum beruang.      

Hal ini pernah diungkapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nashir bahwasanya ia pernah tertipu oleh mahasiswanya, saat ia masih menjabat menjadi  Rektor Universitas Diponegoro Semarang. Mahasiswanya ikut program Bidikmisi dengan mengajukan foto rumah miskin tapi setelah diteliti, mahasiswanya mempunyai rumah lain yang mewah dan mempunyai mobil pajero.                                      

Kasus tersebut merupakan ketidakadilan dalam penerimaan beasiswa. Hal demikian pemerintah harus peka dalam memberikan dana miskin tersebut. Masih banyak orang miskin yang ingin anaknya sekolah tapi jatah mereka diambil oleh orang yang tak bertanggung jawab. Padahal pemerintah selalu memberikan bantuan miskin per siswa per tahunnya ditingkatkan yaitu SD / MI menjadi  Rp 450 rib,  SMP / MTs menjadi Rp 750 ribu dan SMA/ SMK/ MA menjadi Rp 1 juta, selain itu terdapat tambahan manfat untuk mengurangi beban biaya hidup sebesar Rp 200 ribu bagi siswa dari keluarga pemegang kartu perlindungan sosial.                    

Dengan bantuan sebanyak itu mungkin pemerintah khususnya lagi birokrasi sekolah atau madrasah sebaiknya harus benar-benar mengelola dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai siswa yang mendapatkan bantuan miskin adalah siswa yang kaya raya.   Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya harus benar-benar memperhatikan warganya terutama dalam hal pendidikan. Masih banyak orang-orang pinggiran yang putus sekolah hanya gara-gara biaya yang melambung tinggi. Mereka juga ingin sekolah, layaknya orang yang mampu.

Permasalahan – permasalahan dalam dunia penddikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Semoga ke depan dunia pendidkan semakin maju dan mampu bersaing dengan negara maju. Wallahu a’lam bishowab. (*)

 (Farid Jaelani, Anggota Klub Bahasa Arab UIN Walisongo Semarang, warga Desa Wates, Undaan, Kudus. Artikel ini dimuat MuriaNewsCom, Selasa 30 Mei  2017).                                                                                  

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Bupati Grobogan Minta Pendataan Gedung Sekolah Rusak Segera Dilakukan

Selengkapnya →