Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Ini Dampak Pelaporan Pimpinan DPRD Kudus ke PTUN



Reporter:    /  @ 18:00:22  /  26 Mei 2017

    Print       Email

Anggota DPRD Kudus Agus W (kiri) saat memberikan keterangan tentang bakal melaporkannya pimpinan DPRD ke PTUN.( MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Masih ingat dengan pemberitaan soal pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus yang akan dilaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)? Ini dampaknya. Di antaranya adalah pembatalan kegiatan kunjungan kerja (kunker) luar daerah alat kelengkapan dewan (AKD). Diketahui, anggota DPRD Kudus Agus Waryono melaporkan ke PTUN.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, pihaknya melakukan pembatalan agenda kunjungan luar daerah. Hal itu sebagai bentuk kehati-hatian. Mengingat dalam proses gugatan, biasanya ada keputusan dikabulkan atau tidak. “Lebih baik AKD tidak menggelar kunjungan luar daerah sebelum adanya kepastian hukum atas gugatan tersebut,” kata Masan di Kudus, Jumat (26/5/2017).

Yang jelas, kata dia, pembatalan agenda kunjungan luar daerah AKD itu untuk mengantisipasi jika saja nanti gugatan dikabulkan. Sebab jika terjadi, padahal AKD terlanjur menggunakan anggaran daerah, maka anggota DPRD di komisi dan alat kelengkapan lainnya harus mengembalikan uang negara yang sudah terlanjur dipakai.

Masan mengaku enggan bertanggung jawab atas anggaran negara yang digunakan untuk kegiatan kunjungan luar daerah. “Saya tidak mau tanda tangan, tapi jika wakil ketua DPRD meneken kunjungan luar daerah AKD dan sekwan mau mengeluarkan uangnya, silakan saja,” katanya.

Proses di PTUN ini biasanya lama. Belum lagi nanti kalau ada banding, maka prosesnya akan lebih lama lagi. Pihaknya belum bisa memastikan sampai kapan AKD bisa kembali menggelar kunjungan luar daerah.

Masan menambahkan, secara kelembagaan pimpian DPRD akan memanggil Agus Wariono. Pihaknya akan meminta keterangan seputar gugatannya tersebut. “Secara kelembagaan akan kami panggil. Pimpinan DPRD juga akan berkonsultasi ke PTUN dan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Agus menggugat keputusan pimpinan DPRD Kudus terkait rolling AKD. Gugatan itu telah terdaftar di PTUN Semarang dengan Nomor 040/G/2017/PTUN Semarang. 

Editor : Akrom Hazami

 

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Pelaku Korupsi Tidak Bisa Dipandang dari Latar Belakangnya, Begini Penjelasannya

Selengkapnya →