Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Grobogan  >  Artikel ini

273 Desa di Grobogan Dapat Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah



Reporter:    /  @ 19:30:51  /  25 Mei 2017

    Print       Email

Para kepala desa di Grobogan mendapat pembekalan mengenai penggunaan
dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) tahun 2017. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan –  Semua pemerintah desa yang ada di Grobogan bakal mendapat dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) tahun 2017. Nilai BPHRD ini mencapai Rp 8,2 miliar lebih yang akan disalurkan untuk 273 desa.

Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti menyatakan, besarnya BPHRD yang diterima tiap desa tidak sama. BPHRD tertinggi sebesar Rp 62,6 juta diterima Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong. Sedangkan BPHRD terendah sebesar Rp 18,4 juta didapat Desa Nglobar, Kecamatan Purwodadi.

Dijelaskan, pengalokasian BPHRD memang sudah ada ketentuannya. Yakni, besarnya BPHRD paling sedikit 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Kemudian untuk pembagian BPHRD, sebesar 60 persennya dibagi rata kepada seluruh desa. Sedangkan sisanya 40 persen dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

“Dari ketentuan ini maka penerimaan BPHRD tiap desa tidak bisa sama nilainya. Penyaluran BPHRD dilakukan secara bertahap pada tiap triwulan,” jelasnya, Kamis (25/5/2017).

Menurut Daru, penggunaan dana BPHRD tidak bisa dilakukan semaunya karena sudah ada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Grobogan No 57 tahun 2014. Antara lain, dana BPHRD bisa digunakan untuk operasional petugas penarikan pajak di desa.

Kemudian, dana dari BPHRD bisa dipakai untuk penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah desa. Misalnya, untuk menyertifikatkan status tanah desa serta penyusunan sistem informasi pertanahan berbasis bidang. Dana dari BPHRD bisa digunakan untuk menambah aset desa yang dianggarkan pada belanja modal.

“Hari Selasa dan Rabu kemarin, kita sudah melangsungkan rakor pembinaan BPHRD ini pada kepala desa serta dihadiri oleh Kajari Grobogan. Rakor ini kita lakukan supaya tidak ada kesalahan dalam penggunaan dana BPHRD tersebut,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

30 Lembaga Keuangan Mikro di Grobogan Diverifikasi OJK

Selengkapnya →