Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Anggota DPR RI Ini Sebut Penggunaan Cantrang Tidak Merusak Terumbu Karang



Reporter:    /  @ 19:00:36  /  18 Mei 2017

    Print       Email

Anggota Komisi VI DPR RI dari Gerindra Abdul Wachid saat mengunjungi tempat pelelangan ikan di Tasik Agung, Rembang, Rabu (18/5/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid, Kamis (18/5/2017) pagi mengunjungi Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, Rembang.

Di sana, ia beserta beberapa stafnya menyaksikan langsung bagaimana pengoperasian alat tangkap nelayan jenis cantrang. Ia mengatakan, alat tangkap nelayan jenis cantrang tersebut merupakan alat tangkap yang tidak bisa dikakatan sebagai perusak terumbu karang.

Sebab, saat alat cantrang beroperasi, nelayan sudah memastikan bahwa daerah sasaran bebas dari terumbu karang. Karena, apabila daerah sasaran nelayan terdapat terumbu karang, yang ada hanya jaring cantrangnya yang rusak.

“Kapal-kapal mereka semua itu sudah dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS) semua, yang fungsinya untuk memastikan daerah yang akan mereka pasang jaring tidak ada terumbu karangnya. Karena kalau ada terumbu karang, malah jaringnya yang rusak,” ungkapnya kepada para wartawan.

Menurutnya, kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap nelayan jenis cantrang oleh Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan sangat tidak relevan dan merugikan nelayan. Pasalnya, sejak kebijakan itu berlaku, kondisi ekonomi para nelayan cantrang menjadi terganggu.

“Perjuangan nelayan untuk mempertahankan nasibnya sudah lama. Dan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33 yang bunyinya, Hasil Bumi dan Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya Dikuasai oleh Negara dan Dipergunakan untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat,” tandasnya.

Ia juga menduga, kebijakan Menteri Susi dilatarbelakangi oleh pengusaha-pengusaha besar di bidang perikanan yang sedang bermain. Lantaran ia mendengar informasi apabila Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Menteri (Permen) Nomor 71 Tahun 2016, Susi Pudjiastuti akan mengundurkan diri.

“Waktu itu dalam sebuah musyawarah tentang peraturan pelarangan penggunaan cantrang, dan Bu Mentri Susi meninggalkan majelis, kurang tahu sebabnya. Saat itu Bu Susi tetep kukuh terhadap peraturannya. Bahkan saya dengar informasi, Bu Susi akan mengundurkan diri dari jabatan apabila permen 71 dicabut,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Ini Catatan yang Muncul dalam Evaluasi Penggunaan ADD 2017 di Grobogan

Selengkapnya →