Loading...
You are here:  Home  >  Editorial  >  Artikel ini

Jangan Ada Kompromi Pungli di Dunia Pendidikan



Reporter:    /  @ 11:14:13  /  9 Mei 2017

    Print       Email

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

AKHIR pekan kemarin, masyarakat Rembang dihebohkan dengan pengakuan Bupati Rembang Abdul Hafidz. Orang nomor satu di Kota Garam itu terlihat sedikit berang setelah namanya diduga dicatut dalam tarikan atau pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan oleh orang tak bertanggung jawab.

Ironisnya, pencatutan nama bupati itu sudah menelan banyak korban. Dari pengakuan Hafidz sendiri, setiap hari ia mendapatkan aduan dari warga baik melalui pesan singkat ataupun telephone tak kurang dari 20 orang. Sementara, aduan tersebut sudah berjalan sejak akhir bulan April. Jika dihitung matematis, tentu jumlah pengadu sudah ada ratusan orang.

“Setiap harinya ada sekitar 20 orang yang mengadu dan mengeluhkan adanya tarikan-tarikan yang mengatasnamakan Bupati ataupun suruhan bupati,” kata Abdul Hafidz, Minggu (7/5/2017)

BACA JUGA: Nama Bupati Rembang Dicatut untuk Pungutan Liar di Dunia Pendidikan 

Untuk sasaran pungli, pelaku menyasar jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anank Usia Dini (PAUD). Di dua jenjang ini, para oknum pungutan mengambil keuntungan dengan dalih untuk biaya operasional sekolah.

Besaran pungutan dari satu sekolah ke sekolah yang lain bervariasi. Karena itu, masyarakat yang bingung langsung bertanya ke pemerintah langsung. Salah satu caranya dengan mengadu ke Bupati Abdul Hafidz. Hanya saja, sang bupati tidak ingat betul besaran pungli tersebut.

Meski begitu, bupati langsung say war. Ia pun berjanji akan menindak tegas pelaku pungli yang ada di Kabupaten Rembang, terutama di dunia pendidikan. Bagi politisi PPP ini, dunia pendidikan adalah tempat untuk menempa ilmu. Karena itu, jika ada yang menyalahgunakan harus segera ditindak.

Di sisi lain, jika berbicara melakukan tindakan tegas, hal itu sudah pasti sangat bisa dilakukan. Ini lantaran dunia pendidikan memiliki sistim keorganisasian yang sangat rapat untuk ditembus orang luar.

Di tingkat kabupaten terdapat dinas pendidikan yang menjadi otak maju dan tidaknya program pemerintah di daerah. Setelah itu di tingkat kecamatan terdapat UPT pendidikan yang menjadi tangan panjang dinas pendidikan untuk menyampaikan informasi ataupun mengawasi kinerja sekolah-sekolah di kecamatan.

Selain itu, di tingkat sekolah, ada juga komite sekolah yang mengawasi secara penuh sistem pendidikannya. Praktis, untuk menggali informasi pungli sangat memungkinkan. Asalkan, ada niatan serius pemerintah untuk memberantasnya.

Untuk melakukan hal itu, korban pungli juga harus lebih berani. Apalagi pemerintah sudah berjanji akan memberikan perlindungan, dengan tidak menyebutkan nama pengadu jika hal itu dirasa bisa memperkeruh keadaan.

Dengan kata lain, sumber atau informan bisa berada di belakang layar dengan bukti-bukti akurat yang disampaikan. Hanya saja, keterangan keterangan penting masih dibutuhkan untuk mengusut tuntas pungli.

Di luar itu, tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) juga harus lebih aktif. Terlebih menanggapi keluhan bupati yang disampaikan di depan umum.  Diakui atau tidak, keluhan tersebut menjadi tamparan keras di dunia pendidikan. Jika dibiarkan, tak menutup kemungkinan akan terbentuk citra Rembang rawan pungli.

Karena itu, sudah waktunya Tim Saber bergerak ekstra untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Kerjasama semua pihak juga sagat diperlukan sehingga pungutan bisa hengkang dari Rembang. (*)

Komentar

komentar



    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Tak Punya IMB, Pemilik Kos di Kawasan Kampus UMK Dipanggil Satpol PP

Selengkapnya →