Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Swastanisasi KIR di Jepara Masih Disambut Dingin



Reporter:    /  @ 13:28:38  /  5 Mei 2017

    Print       Email

Suasana di fasilitas Uji KIR di Dishub Jepara, Kamis (04/05/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Imbauan Pemerintah agar pihak swasta ikut serta dalam uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR), belum disambut hangat di Jepara. 

“Berdasarkan PP 55/2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri 133/2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, ada tiga pihak yang sebenarnya bisa melakukan pengujian kendaraan. Yakni pemerintah, dalam hal ini pemkab, agen pemegang merek dan swasta. Kami sudah melakukan sosialisasi meskipun sifatnya nonformal terkait hal itu, namun belum ada respon selanjutnya,” ujar Kabid Angkutan Darat Dishub Jepara Setyo Adhi.

Ia mengatakan, pihak swasta dalam hal ini dealer resmi, bengkel, maupun perusahaan otobus masih ragu melangkah dalam “bisnis” tersebut. Padahal, menurutnya jika memiliki fasilitas tersebut perusahaan bus bisa melakukan pengujian mandiri pada armadanya sendiri.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam sehari pihak Dishub bisa melayani Uji KIR untuk 50-70 kendaraan. Adapun kendaraan wajib uji hingga bulan Mei mencapai 12.577. 

Meskipun mengaku masih bisa melayani, namun demikian pihaknya mengaku akan lebih terbantu jika ada pihak swasta yang melakukan uji tersebut. Hal itu karena pihaknya telah menggunakan sistem komputerisasi untuk melakukan uji kelayakan kendaraan.

“Kami masih mampu melayani untuk hal itu, namun kalau swasta mau melayani ya mangga. Seandainya ada di daerah Bangsri (masih membutuhkan) untuk bagian Jepara sebelah utara,” imbuhnya.  

Lesunya minat swasta, menurut Adhi bukan hanya terjadi di wilayah Jepara. Menurut informasi yang diterimanya, baru satu pihak nonpemerintah yang melayani uji KIR di Jakarta.

“Padahal kalau PO bus memiliki alat tersebut, mereka bisa memantau keadaan bus secara berkala dan bisa pula melayani kendaraan lain,” jelas Adhi.

Untuk seperangkat alat uji KIR kendaraan roda empat atau lebih, memang dibutuhkan biaya cukup tinggi. Selain itu, operatornya juga harus memiliki sertifikat khusus guna menjalankan alat tersebut.

Penelusuran MuriaNewsCom, pemerintah pusat melalui Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub akan mempercepat program swastanisasi program uji kelaikan kendaraan.

Dikatakan Direktur Angkutan dan Multimoda Dirjen Hubdar Cucu Mulyana akan merealisasikan hal tersebut pada pertengahan Mei 2017.Namun demikian, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terutama Kementrian keuangan, terkait swastanisasi KIR.  Hal itu dipicu adanya kecelakaan di jalur puncak yang melibatkan bus pariwisata, yang ditengarai tak layak jalan.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Fasbuk Siap Lantunkan Kedamaian Lewat Sastra

Selengkapnya →