Loading...
You are here:  Home  >  Opini Warga  >  Artikel ini

Nasib Pendidikan Menengah Gratis (?)



   /  @ 10:00:25  /  17 April 2017

    Print       Email

Arie Hendrawan, Guru SMAI Al Azhar 14

TAHUN 2017 adalah tahun yang krusial bagi pendidikan menengah, sebab mulai tanggal 1 Januari 2017 otoritas pengelolaan pendidikan menengah akan dilimpahkan dari pemerintah kabupaten atau kota (Pemkab/Pemkot) kepada pemerintah provinsi (Pemprov). Pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut disahkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di satu sisi, alih kelola pendidikan menengah ke provinsi memang memiliki sejumlah dampak positif. Pertama, regulasi tersebut membuat distribusi pengelolaan pendidikan nasional lebih fokus dan efisien dengan rincian pendidikan tinggi (Dikti) dikelola pemerintah pusat, pendidikan menengah (Dikmen) dikelola pemprov, dan pendidikan dasar (Dikdas) dikelola pemkab/pemkot.

Kedua, menciptakan pemerataan mutu pendidikan. Selama ini, dalam satu provinsi umumnya hanya terdapat beberapa kabupaten atau kota yang mempunyai mutu dan prestasi di bidang pendidikan yang baik. Dengan pelimpahan otoritas tersebut, pemprov berhak merotasi dan memutasi guru serta kepala sekolah berprestasi di seluruh wilayah dalam rangka ekuivalensi.

Akan tetapi, di sisi lain alih kelola tersebut juga menimbulkan ekses negatif. Salah satu yang memicu kontroversi adalah terancamnya nasib pendidikan menengah gratis. Sebelumnya, banyak kabupaten atau kota yang telah menerapkan kebijakan itu, seperti contoh di Surabaya, Jember, dan Karanganyar. Namun, saat ini anggaran pada tingkat provinsi sudah tidak mungkin lagi mengkaver semuanya.

 

Mencari Formula Terbaik

Mencermati problematika yang ada, pemerintah daerah harus segera mencari formula terbaik untuk memperjuangkan pendidikan menengah gratis. Dalam konteks ini, jika tidak bisa diimplementasikan pada setiap anak, setidaknya “beleid” tersebut dapat diarahkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Tentu akan menjadi sebuah kemunduran bila program kontributif itu justru dieliminasi.

 Di sini pemerintah daerah bisa mengambil beberapa kebijakan. Pertama, lebih mengoptimalkan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM). Terkait teknisnya, pemprov perlu meminta data siswa miskin dari seluruh pemkab/pemkot agar dapat dilakukan verifikasi. Di samping itu, pemkab/pemkot juga bisa ikut berpartisipasi dengan mekanisme penyaluran kartu subsidi pendidikan bagi warganya.

Kedua, pemkab/pemkot yang sudah menjalankan pendidikan menengah gratis dapat berkomunikasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat untuk menyalurkan dana hibah kepada warganya melalui pemprov. Secara umum, hal tersebut sebenarnya telah diatur dalam pasal 47 ayat 1 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang membuka peluang distribusi bantuan keuangan antar pemerintah daerah.

 Ketiga, pemprov dan pemkab/pemkot dapat menggali potensi komite sekolah sebagai sumber keuangan alternatif. Hal itu juga sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat (community empowerment). Dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 telah disebutkan, bahwa menggali potensi komite sekolah bukan berarti menarik dana dari wali murid, tetapi mencari dana luar seperti CSR, alumni, dan sebagainya.

 

Political Will Pemerintah

Dalam konstitusi, pemerintah menjamin hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara. Hal tersebut berusaha dilakukan dengan kewajiban alokasi anggaran pendidikan yang mencapai minimal 20 persen pada APBN maupun APBD. Meskipun demikian, realitasnya masih banyak masyarakat yang belum terjamah pendidikan sampai di tingkat menengah.

Oleh sebab itu, sejumlah pemkab/pemkot berinisiatif menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun dengan cara memprodeokan pendidikan menengah. Diharapkan, akses masyarakat terhadap pendidikan menengah akan naik, terutama untuk mereka yang memiliki kemampuan finansial rendah. Kebijakan tersebut adalah sebuah langkah maju dan sudah selayaknya dipertahankan.

Pada esensinya, pendidikan menengah gratis masih mempunyai kans untuk dipertahankan selama ada politcal will dari pemprov dan pemkab/pemkot. Keduanya harus duduk satu meja dalam mencari kebijakan serta payung hukum yang tepat tanpa melanggar regulasi yang telah lebih dulu ada. Jangan sampai, visi pemerataan mutu pendidikan justru mengorbankan aksesibilitas masyarakat.

Para penganut teori “human capital”  berpendapat, pendidikan adalah investasi profitabel yang memberikan manfaat moneter dan non moneter (Geske dan McMahon, 1982). Di samping itu, nilai balik (rate of reterun) dari investasi pendidikan juga lebih tinggi jika dibandingkan investasi fisik di bidang lain. Jadi, masih ada alasan untuk tidak mengikhtiarkan pendidikan menengah gratis?

(Arie Hendrawan, Kelahiran Kudus, Guru SMAI Al Azhar 14; Anggota Diskursus Kebijakan Publik. Artikel ini dimuat MuriaNewsCom, Senin17 April 2017).

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

2 Perwira Polres Grobogan Berganti Wajah, Ini Sosoknya

Selengkapnya →